Welcome to

Cerita dari Olimpiade Fisika

2006-07-18T22:41:00.000Z

Sungguh membanggakan, Selamat buat Para Putra Bangsa terbaik dan Pembimbing tangguh. Di tengah-tengah kesedihan bencana di tanah air (gunung api, gempa dan tsunami), adik-adik kita berhasil menorehkan tinta emas di ajang Olimpiade Fisika International di Singapura. Kalau kita cari arsip prestasi-prestasi pelajar dalam ajang Olimpiade Science international, sungguh membanggakan... ternyata kita bisa berdiri sejajar. Berikut adalah cerita dibalik layar dari salah seorang pembimbing Prof. Yohanes Surya.

Tulisan singkat berikut berasal dari Prof Yohanes Surya.

Hasil ini menunjukkan bangsa kita punya potensi besar untuk sukses di
dunia, kita hanya perlu kerja keras untuk mencapai itu.

Beberapa kesan dari Olimpiade Fisika Dunia ke 37 Singapore 2006

1. Waktu upacara pembagian medali, Dutabesar kita duduk disamping para
dutabesar dari berbagai negara seperti filipina, thailand, dsb. Waktu
honorable mention disebutkan, ternyata tidak ada siswa Indonesia.

Dubes-dubes bertanya pada dubes kita (kalau diterjemahkan) "kok nggak
ada siswa Indonesia?". Dubes kita tersenyum saja. Kemudian setelah itu
dipanggil satu persatu peraih medali perunggu. Ada yang maju dari
Filipina, Thailand, Kazakhtan dsb. Lagi-lagi Dubes negara sahabat
bertanya "kok nggak ada siswa Indonesia?" Kembali Dubes kita tersenyum.
Dubes kita menyalami Dubes yang siswanya dapat medali perunggu.

Kemudian ketika medali perak disebut, muncul seorang anak kecil (masih
SMP) dengan peci sambil mengibarkan bendera kecil, dan namanya diumumkan
Muhammad Firmansyah Kasim...dari Indonesia... Saat itu Dubes negara
sahabat kelihatan bingung, mungkin mereka berpikir "nggak salah nih...".
Ketika mereka sadar, mereka langsung mengucapkan selamat pada Dubes
kita. Tidak lama kemudian dipanggil mereka yang dapat medali emas. Saat
itu Dubes negara sahabat kaget luar biasa, 4 anak Indonesia maju ke
panggung berpeci hitam dengan jas hitam, gagah sekali. Satu persatu maju
sambil mengibar-ngibarkan bendera merah putih . Mengesankan dan mengharukan.

Semua Dubes langsung mengucapkan selamat pada dubes kita sambil berkata
bahwa Indonesia hebat.

Tidak stop sampai disitu. ketika diumumkan "the champion of the
International physics olympiade XXXVII is......."

"Jonathan Pradhana Mailoa".

Semua orang Indonesia bersorak. Bulu kuduk berdiri, merinding....
Semua orang mulai berdiri, tepuk tangan menggema
cukup lama... Standing Ovation....Hampir semua orang Indonesia yang
hadir dalam upacara itu tidak kuasa menahan air mata turun. Air mata
kebahagiaan, air mata keharuan.... Air mata kebanggaan sebagai bagian
dari bangsa Indonesia yang besar.....Segala rasa capai dan lelah
langsung hilang seketika... sangat mengharukan....

2. Selesai upacara, semua orang menyalami. Orang Kazakhtan memeluk
erat-erat sambil berkata "wonderful job..." Orang Malaysia menyalami
berkata "You did a great job..." Orang Taiwan bilang :"Now is your
turn..." Orang Filipina:"amazing..." Orang Israel "excellent work..."

Orang Portugal:" Portugal is great in soccer but has to learn physics
from Indonesia",

Orang Nigeria :"could you come to Nigeria to train our students too?" Orang Australia :"great...." Orang belanda: "you did
it!!!" Orang Rusia mengacungkan kedua jempolnya.. Orang Iran memeluk
sambil berkata "great wonderful..." 86 negara mengucapkan selamat...
Suasananya sangat mengharukan... saya tidak bisa menceritakan dengan
kata-kata...

3. Gaung kemenangan Indonesia menggema cukup keras. Seorang Prof dari
Belgia mengirim sms seperti berikut: Echo of Indonesian Victory has
reached Europe! Congratulations to the champions and their coach for
these amazing successes! The future looks bright....

Marc Deschamps.

Ya benar kata Prof. Deschamps, kita punya harapan....

Salam
Yohanes
Sumber: Subject: [Dosen ITB] Cerita dari Olimpiade Fisika
From: "Ishak Hanafiah Ismullah"

Sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai, Part 4/8

2006-07-18T22:31:00.000Z

1 Juni 1945 - Ir. Sukarno

Kesinilah kita semua harus menuju: mendirikan satu Nationale
staat, diatas kesatuan bumi Indonesia dari Ujung Sumatera sampai ke
Irian. Saya yakin tidak ada satu golongan diatara tuan-tuan yang
tidak mufakat, baik Islam maupun golongan yang dinamakan "golongan
kebangsaan". Kesinilah kita harus menuju semuanya.

Saudara-saudara, jangan orang mengira bahwa tiap-tiap negara
merdeka adalah satu nationale staat! Bukan Pruisen, bukan Beieren,
bukan Sakssen adalah nationale staat, tetapi seluruh Jermanialah
satu nationale staat. Bukan bagian kecil-kecil, bukan Venetia, bukan
Lombardia, tetapi seluruh Italialah, yaitu seluruh semenanjung di
Laut Tengah, yang diutara dibatasi pegunungan Alpen, adalah
nationale staat. Bukan Benggala, bukan Punjab, bukan Bihar dan
Orissa, tetapi seluruh segi-tiga Indialah nanti harus menjadi
nationale staat. Demikian pula bukan semua negeri-negeri di tanah
air kita yang merdeka dijaman dahulu, adalah nationale staat. Kita
hanya 2 kali mengalami nationale staat, yaitu di jaman Sriwijaya dan
di zaman Majapahit. Di luar dari itu kita tidak mengalami nationale
staat. Saya berkata dengan penuh hormat kepada kita punya raja-raja
dahulu, saya berkata dengan beribu-ribu hormat kepada Sultan Agung
Hanyokrokoesoemo, bahwa Mataram, meskipun merdeka, bukan nationale
staat. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Siliwangi di Pajajaran,
saya berkata, bahwa kerajaannya bukan nationale staat. Dengan
persaan hormat kepada Prabu Sultan Agung Tirtayasa, berkata, bahwa
kerajaannya di Banten, meskipun merdeka, bukan satu nationale staat.
Dengan perasaan hormat kepada Sultan Hasanoedin di Sulawesi yang
telah membentuk kerajaan Bugis, saya berkata, bahwa tanah Bugis yang
merdeka itu bukan nationale staat. Nationale staat hanya Indonesia s
e l u r u h n y a, yang telah berdiri dijaman Sriwijaya dan
Majapahit dan yang kini pula kita harus dirikan bersama-sama. Karena
itu, jikalau tuan-tuan terima baik, marilah kita mengambil sebagai
dasar Negara yang pertama: K e b a n g s a a n I n d o n e s i
a . Kebangsaan Indonesia yang bulat! Bukan kebangsaan Jawa, bukan
kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali, atau
lain-lain, tetapi k e b a n g s a a n I n d o n e s i a, yang
bersama-sama menjadi dasar satu nationale staat. Maaf, Tuan Lim Koen
Hian, Tuan tidak mau akan kebangsaan? Di dalam pidato Tuan, waktu
ditanya sekali lagi oleh Paduka Tuan Fuku-Kaityoo, Tuan
menjawab: "Saya tidak mau akan kebangsaan".

(T U A N L I M K O E N H I A N : Bukan begitu. Ada
sambungannya lagi. )

(T U A N S O E K A R N O:) Kalau begitu, maaf, dan saya
mengucapkan terima kasih, karena tuan Lim Koen Hian pun menyetujui
dasar kebangsaan. Saya tahu, banyak juga orang-orang Tionghoa klasik
yang tidak mau akan dasar kebangsaan, karena mereka memeluk faham
kosmopolitisme, yang mengatakan tidak ada kebangsaan, tidak ada
bangsa. Bangsa Tionghoa dahulu banyak yang kena penyakit
kosmopolitisme, sehingga mereka berkata bahwa tidak ada bangsa
Tionghoa, tidak ada bangsa Nippon, tidak ada bangsa India, tidak ada
bangsa Arab, tetapi semuanya "menschheid", "peri kemanusiaan".

Tetapi Dr. Sun Yat Sen bangkit, memberi pengajaran kepada rakyat
Tionghoa, bahwa a d a kebangsaan Tionghoa! Saya mengaku, pada
waktu saya berumur 16 tahun, duduk di bangku sekolah H.B.S. di
Surabaya, saya dipengaruhi oleh seorang sosialis yang bernama A.
Baars, yang memberi pelajaran kepada saya, - katanya: jangan
berfaham kebangsaan, tetapi berfahamlah rasa kemanusiaan sedunia,
jangan mempunyai rasa kebangsan sedikitpun. Itu terjadi pada tahun
17. Tetapi pada tahun 1918, alhamdulillah, ada orang lain yang
memperingatkan saya, - ialah Dr SunYat Sen! Di dalam tulisannya "San
Min Chu I" atau "The Three People's Principles", saya mendapat
pelajaran yang membongkar kosmopolitisme yang diajarkan oleh A.
Baars itu. Dalam hati saya sejak itu tertanamlah r a s a k e b a n
g s a a n, oleh pengaruh "The Three People"s Principles" itu. Maka
oleh karena itu, jikalau seluruh bangsa Tionghoa menganggap Dr. Sun
Yat Sen sebagai penganjurnya, yakinlah, bahwa Bung Karno juga
seorang Indonesia yang dengan perasaan hormat-sehormat-hormatnya
merasa berterima kasih kepada Dr. Sun Yat Sen, - sampai masuk
kelobang kubur.(Anggauta-anggauta Tionghoa bertepuk tangan).

Sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai, Part 3/8

2006-07-07T18:16:00.000Z

1 Juni 1945 - Ir. Sukarno

Saudara-saudara sekalian, kita telah bersidang tiga hari lamanya,
banyak pikiran telah dikemukakan, - macam-macam - , tetapi alangkah
benarnya perkataan dr Soekiman, perkataan Ki Bagoes Hadikoesoemo,
bahwa kita harus mencari persetujuan, mencari persetujuan faham.
Kita bersama-sama mencari p e r s a t u a n p h i l o s o p h i s c
h e g r o n d s l a g , mencari satu "Weltanschauung" yang k i t a
s e m u a setuju.

Saya katakan lagi s e t u j u ! Yang saudara Yamin
setujui, yang Ki Bagoes setujui, yang Ki Hajar setujui, yang sdr.
Sanoesi setujui, yang sdr. Abikoesno setujui, yang sdr. Lim Koen
Hian setujui, pendeknya kita semua mencari satu modus. Tuan Yamin,
ini bukan compromis, tetapi kita bersama-sama mencari satu hal yang
kita b e r -s a m a - s a m a setujui. Apakah itu? Pertama-tama,
saudara-saudara, saya bertanya: Apakah kita hendak mendirikan
Indonesia merdeka untuk sesuatu orang, untuk sesuatu golongan?
Mendirikan negara Indonesia merdeka yang namanya saja Indonesia
Merdeka, tetapi sebenarnya hanya untuk mengagungkan satu orang,
untuk memberi kekuasaan kepada satu golongan yang kaya, untuk
memberi kekuasaan pada satu golongan bangsawan? Apakah maksud kita
begitu? Sudah tentu tidak! Baik saudara-saudara yang bernama kaum
kebangsaan yang disini, maupun saudara-saudara yang dinamakan kaum
Islam, semuanya telah mufakat, bahwa bukan yang demikian itulah kita
punya tujuan. Kita hendak mendirikan suatu negara "semua buat
semua". Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik
golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, - tetapi "semua buat
semua". Inilah salah satu dasar pikiran yang nanti akan saya kupas
lagi. Maka, yang selalu mendengung di dalam saya punya jiwa, bukan
saja di dalam beberapa hari di dalam sidang Dokurutu Zyunbi
Tyoosakai ini, akan tetapi sejak tahun 1918, 25 tahun yang lebih,
ialah:

Dasar pertama, yang baik dijadikan dasar buat negara Indonesia,
ialah dasar k e b a n g s a a n. K i t a m e n d i r i k a n
s a t u n e g a r a k e b a n g s a a n I n d o n e s i a. Saya
minta saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo dan saudara-saudara Islam lain:
maafkanlah saya memakai perkataan "kebangsaan" ini! Sayapun orang
Islam. Tetapi saya minta kepada saudara- saudara, janganlah saudara-
saudara salah faham jikalau saya katakan bahwa dasar pertama buat
Indonesia ialah dasar k e b a n g s a a n. Itu bukan berarti satu
kebangsaan dalam arti yang sempit, tetapi saya menghendaki satu n a
s i o n a l e s t a a t, seperti yang saya katakan dalam rapat di
Taman Raden Saleh beberapa hari yang lalu. Satu Nationale Staat
Indonesia bukan berarti staat yang sempit. Sebagai saudara Ki Bagoes
Hadikoesoemo katakan kemarin, maka tuan adalah orang bangsa
Indonesia, bapak tuanpun adalah orang Indonesia, nenek tuanpun
bangsa Indonesia, datuk-datuk tuan, nenek-moyang tuanpun bangsa
Indonesia. Diatas satu kebangsaan Indonesia, dalam arti yang
dimaksudkan oleh saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo itulah, kita
dasarkan negara Indonesia. S a t u N a t i o n a l e S t a a t !
Hal ini perlu diterangkan lebih dahulu, meski saya di dalam rapat
besar di Taman Raden Saleh sedikit-sedikit telah menerangkannya.

Marilah saya uraikan lebih jelas dengan mengambil tempoh sedikit:
Apakah yang dinamakan bangsa? Apakah syaratnya bangsa? Menurut Renan
syarat bangsa ialah "kehendak akan bersatu". Perlu orang-orangnya
merasa diri bersatu dan mau bersatu. Ernest Renan menyebut syarat
bangsa: "le desir d'etre ensemble", yaitu kehendak akan bersatu.
Menurut definisi Ernest Renan, maka yang menjadi bangsa, yaitu satu
gerombolan manusia yang mau bersatu, yang merasa dirinya bersatu.
Kalau kita lihat definisi orang lain, yaitu definisi Otto Bauer, di
dalam bukunya "Die Nationalitatenfrage", disitu ditanyakan: "Was ist
eine Nation?" dan jawabnya ialah: "Eine Nation ist eine aus chiksals-
gemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft". Inilah menurut Otto
Bauer satu natie. (Bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul
karena persatuan nasib). Tetapi kemarinpun, tatkala, kalau tidak
salah, Prof. Soepomo mensitir Ernest Renan, maka anggota yang
terhormat Mr. Yamin berkata: "verouderd", "sudah tua". Memang tuan-
tuan sekalian, definisi Ernest Renan sudah "verouderd", sudah tua.
Definisi Otto Bauer pun sudah tua. Sebab tatkala Otto Bauer
mengadakan definisinya itu, tatkala itu belum timbul satu wetenschap
baru, satu ilmu baru, yang dinamakan Geopolitik. Kemarin, kalau
tidak salah, saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo, atau Moenandar,
mengatakan tentang "Persatuan antara orang dan tempat".

Persatuan antara orang dan tempat, tuan-tuan sekalian, persatuan
antara manusia dan tempatnya! Orang dan tempat tidak dapat
dipisahkan! Tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada di
bawah kakinya. Ernest Renan dan Otto Bauer hanya sekedar melihat
orangnya. Mereka hanya memikirkan "Gemeinschaft"nya dan perasaan
orangnya, "l'ame et desir". Mereka hanya mengingat karakter, tidak
mengingat tempat, tidak mengingat bumi, bumi yang didiami manusia
itu, Apakah tempat itu? Tempat itu yaitu t a n a h a i r. Tanah
air itu adalah satu kesatuan. Allah SWT membuat peta dunia, menyusun
peta dunia. Kalau kita melihat peta dunia, kita dapat menunjukkan
dimana "kesatuan-kesatuan" disitu. Seorang anak kecilpun, jikalau ia
melihat peta dunia, ia dapat menunjukkan bahwa kepulauan Indonesia
merupakan satu kesatuan. Pada peta itu dapat ditunjukkan satu
kesatuan gerombolan pulau-pulau diantara 2 lautan yang besar, lautan
Pacific dan lautan Hindia, dan diantara 2 benua, yaitu benua Asia
dan benua Australia. Seorang anak kecil dapat mengatakan, bahwa
pulau-pulau Jawa,Sumatera, Borneo, Selebes, Halmaheira, Kepulauan
Sunda Kecil, Maluku, dan lain-lain pulau kecil diantaranya, adalah
satu kesatuan. Demikian pula tiap-tiap anak kecil dapat melihat pada
peta bumi, bahwa pulau-pulau Nippon yang membentang pada pinggir
Timur benua Asia sebagai "golfbreker" atau pengadang gelombang
lautan Pacific, adalah satu kesatuan. Anak kecilpun dapat melihat,
bahwa tanah India adalah satu kesatuan di Asia Selatan, dibatasi
oleh lautan Hindia yang luas dan gunung Himalaya. Seorang anak kecil
pula dapat mengatakan, bahwa kepulauan Inggris adalah satu kesatuan.
Griekenland atau Yunani dapat ditunjukkan sebagai kesatuan pula, Itu
ditaruhkan oleh Allah SWT demikian rupa. Bukan Sparta saja, bukan
Athene saja, bukan Macedonia saja, tetapi Sparta plus Athene plus
Macedonia plus daerah Yunani yang lain-lain, segenap kepulauan
Yunani, adalah satu kesatuan. Maka manakah yang dinamakan tanah
tumpah-darah kita, tanah air kita? Menurut geopolitik, maka
Indonesialah tanah air kita. Indonesia yang bulat, bukan Jawa saja,
bukan Sumatera saja, atau Borneo saja, atau Selebes saja, atau Ambon
saja, atau Maluku saja, tetapi segenap kepulauan uang ditunjuk oleh
Allah SWT menjadi suatu kesatuan antara dua benua dan dua samudera,
itulah tanah air kita! Maka jikalau saya ingat perhubungan antara
orang dan tempat, antara rakyat dan buminya, maka tidak cukuplah
definisi yang dikatakan oleh Ernest Renan dan Otto Bauer itu. Tidak
cukup "le desir d'etre ensembles", tidak cukup definisi Otto
Bauer "aus schiksalsgemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft"
itu. Maaf saudara-saudara, saya mengambil contoh Minangkabau,
diantara bangsa di Indonesia, yang paling ada "desir d'entre
ensemble", adalah rakyat Minangkabau, yang banyaknya kira-kira 2,5
milyun. Rakyat ini merasa dirinya satu keluarga. Tetapi Minangkabau
bukan satu kesatuaan, melainkan hanya satu bahagian kecil dari pada
satu kesatuan! Penduduk Yogyapun adalah merasa "le desir d'etre
ensemble", tetapi Yogyapun hanya satu bahagian kecil dari pada satu
kesatuan. Di Jawa Barat rakyat Pasundan sangat merasakan "le desir
d'etre ensemble", tetapi Sundapun hanya satu bahagian kecil dari
pada satu kesatuan. Pendek kata, bangsa Indonesia, Natie Indonesia,
bukanlah sekedar satu golongan orang yang hidup dengan "le desir
d'etre ensemble" diatas daerah kecil seperti Minangkabau, atau
Madura, atau Yogya, atau Sunda, atau Bugis, tetapi bangsa Indonesia
ialah s e l u r u h manusia-manusia yang, menurut geopolitik yang
telah ditentukan oleh Allah SWT, tinggal dikesatuannya semua pulau-
pulau Indonesia dari ujung Utara Sumatra sampai ke Irian! S e l u r
u h n y a !, karena antara manusia 70.000.000 ini sudah ada "le
desir d'etre enemble", sudah terjadi "Charaktergemeinschaft"! Natie
Indonesia, bangsa Indonesia, ummat Indonesia jumlah orangnya adalah
70.000.000, tetapi 70.000.000 yang telah menjadi s a t u, s a t u,
sekali lagi s a t u !
(Tepuk tangan hebat).

Sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai, Part 2/8

2006-06-27T22:21:00.000Z

1 Juni 1945 - Ir. Sukarno

Saudara-saudara! Sesudah saya bicarakan tentang hal "merdeka",
maka sekarang saya bicarakan tentang hal d a s a r.

Paduka tuan Ketua yang mulia! Saya mengerti apakah yang paduka tuan Ketua kehendaki! Paduka tuan Ketua minta d a s a r , minta p h i l o s o p h i s c h e g r o n d s l a g, atau, jikalau kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk, Paduka tuan Ketua yang mulia meminta suatu "Weltanschauung", diatas mana kita mendirikan negara Indonesia itu.

Kita melihat dalam dunia ini, bahwa banyak negeri-negeri yang merdeka, dan banyak diantara negeri-negeri yang merdeka itu berdiri di atas suatu "Weltanschauung". Hitler mendirikan Jermania di atas "national-sozialistische Weltanschauung", -filsafat nasional-sosialisme telah menjadi dasar negara Jermania yang didirikan oleh Adolf Hitler itu. Lenin mendirikan negara Soviet diatas satu "Weltanschauung", yaitu Marxistische, Historisch-materialistische Weltanschaung .

Nippon mendirikan negara negara dai Nippon di atas satu "Weltanschauung", yaitu yang dinamakan "Tennoo Koodoo Seishin". Diatas "Tennoo Koodoo Seishin" inilah negara dai Nippon didirikan. Saudi Arabia, Ibn Saud, mendirikan negara Arabia di atas satu "Weltanschauung", bahkan diatas satu dasar agama, yaitu Islam. Demikian itulah yang diminta oleh paduka tuan Ketua yang mulia: Apakah "Weltanschauung" kita, jikalau kita hendak mendirikan Indonesia yang merdeka?

Tuan-tuan sekalian, "Weltanschauung" ini sudah lama harus kita bulatkan di dalam hati kita dan di dalam pikiran kita, sebelum Indonesia Merdeka datang. Idealis-idealis di seluruh dunia bekerja mati-matian untuk mengadakan bermacam-macam "Weltanschauung", bekerja mati-matian untuk me-realiteitkan "Weltanschauung" mereka itu. Maka oleh karena itu, sebenarnya tidak benar perkataan anggota yang terhormat Abikusno, bila beliau berkata, bahwa banyak sekali negara-negara merdeka didirikan dengan isi seadanya saja, menurut keadaan, Tidak! Sebab misalnya, walaupun menurut perkataan John Reed: "Soviet-Rusia didirikan didalam 10 hari oleh Lenin c.s.", -John Reed, di dalam kitabnya: "Ten days that shook the world", "sepuluh hari yang menggoncangkan dunia" -, walaupun Lenin mendirikan Soviet-Rusia di dalam 10 hari, tetapi "Weltanschauung"nya, dan di dalam 10 hari itu hanya sekedar direbut kekuasaan, dan ditempatkan negara baru itu diatas "Weltanschauung" yang sudah ada. Dari 1895 "Weltanschauung" itu telah disusun. Bahkan dalam revolutie 1905, Weltanschauung itu "dicobakan", di-"generale-repetitie-kan".

Lenin di dalam revolusi tahun 1905 telah mengerjakan apa yang dikatakan oleh beliau sendiri "generale-repetitie" dari pada revolusi tahun 1917. Sudah lama sebelum 1917, "Weltanschaung" itu disedia-sediakan, bahkan diikhtiar-ikhtiarkan. Kemudian, hanya dalam 10 hari, sebagai dikatakan oleh John Reed, hanya dalam 10 hari itulah didirikan negara baru, direbut kekuasaan, ditaruhkan kekuasaan itu di atas "Weltanschauung" yang telah berpuluh-puluh tahun umurnya itu.

Tidakkah pula Hitler demikian? Di dalam tahun 1933 Hitler menaiki singgasana kekuasaan, mendirikan negara Jermania di atas National-sozialistische Weltanschauung. Tetapi kapankah Hitler mulai menyediakan dia punya "Weltanschauung" itu? Bukan di dalam tahun 1933, tetapi di dalam tahun 1921 dan 1922 beliau telah bekerja, kemudian mengikhtiarkan pula, agar supaya Naziisme ini, "Weltanschauung" ini, dapat menjelma dengan dia punya "Munschener Putsch", tetapi gagal. Di dalam 1933 barulah datang saatnya yang beliau dapat merebut kekuasaan, dan negara diletakkan oleh beliau di atas dasar "Weltanschauung" yang telah dipropagandakan berpuluh-puluh tahun itu. Maka demikian pula, jika kita hendak mendirikan negara Indonesia Merdeka, Paduka tuan ketua, timbullah pertanyaan: Apakah "Weltanschauung" kita, untuk mendirikan negara Indonesia Merdeka diatasnya? Apakah nasional-sosialisme? Apakah historisch-materialisme? Apakah San Min Chu I, sebagai dikatakan doktor Sun Yat Sen? Di dalam tahun 1912 Sun Yat Sen mendirikan negara Tiongkok merdeka, tetapi "Weltanschauung"nya telah dalam tahun 1885, kalau saya tidak salah, dipikirkan, dirancangkan.

Di dalam buku "The three people"s principles" San Min Chu I, -Mintsu, Minchuan, Min Sheng, - nasionalisme, demokrasi, sosialisme,- telah digambarkan oleh doktor Sun Yat Sen Weltanschauung itu, tetapi baru dalam tahun 1912 beliau mendirikan negara baru diatas "Weltanschauung" San Min Chu I itu, yang telah disediakan terdahulu berpuluh-puluh tahun.

Kita hendak mendirikan negara Indonesia merdeka di atas "Weltanschauung" apa? Nasional-sosialisme-kah, Marxisme-kah, San Min Chu I-kah, atau "Weltanschauung' apakah?

Sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai, Part 1/8

2006-06-27T21:35:00.000Z

Ah sudah lama tidak meng-update blog yang berdiri tanpa dasar dan team yang kokoh ini. Masih mulai dari cross-posting, semoga suatu saat --kalau memang harus ada-- bisa mendapatkan teman seiring. Saya mendapatkan tulisan celoteh Bapak-Bapak bangsa era pra-kemerdekaan dari Mas Santo Dewatmoko. Entah beliau dapat darimana, mudah-mudahan naskahnya otentik, kalau nggak maafkan saya. Segera laporkan jika ini tidak otentik, dengan rela akan saya cabut kembali dari peredaran.. :-). Enjoy.

Betapa bapak-bapak kita, anak-anak bangsa era proklamasi, mempunyai concern yang tinggi terhadap berdirinya bangsa. Mudah-mudahan tulisan berseri ini (karena panjangnya naskah) dapat menjadi informasi dan mungkin juga penyemangat bagi pembaca jurnal celoteh anak bangsa

1 Juni 1945 - Ir. Sukarno

Cobalah pikirkan hal ini dengan memperbandingkannya dengan manusia. Manusia pun demikian, saudara-saudara! Ibaratnya, kemerdekaan saya bandingkan dengan perkawinan. Ada yang berani kawin, lekas berani kawin, ada yang takut kawin. Ada yang berkata:
"Ah saya belum berani kawin, tunggu dulu gajih F.500. Kalau saya sudah mempunyai rumah gedung, sudah ada permadani, sudah ada lampu listrik, sudah mempunyai tempat tidur yang mentul-mentul, sudah mempunyai sendok-garpu perak satu kaset, sudah mempunyai ini dan itu, bahkan sudah mempunyai kinder-uitzet, barulah saya berani kawin." Ada orang lain yang berkata: "saya sudah berani kawin kalau saya sudah mempunyai meja satu, kursi empat, yaitu "meja-makan", lantas satu zitje, lantas satu tempat tidur." Ada orang yang lebih berani lagi dari itu, yaitu saudara-saudara Marhaen! Kalau dia sudah mempunyai gubug saja dengan tikar, dengan satu periuk: dia kawin. Marhaen dengan satu tikar, satu gubug: kawin. Sang klerk dengan satu meja, empat kursi, satu zitje, satu tempat-tidur: kawin. Sang Ndoro yang mempunyai rumah gedung, elektrische kookplaat, tempat tidur, uang bertimbun-timbun: kawin. Belum tentu mana yang lebih gelukkig, belum tentu mana yang lebih bahagia, sang Ndoro dengan tempat tidurnya yang mentul-mentul, atau Sarinem dan Samiun yang hanya mempunyai satu tikar dan satu periuk, saudara-saudara!
(Tepuk tangan, dan tertawa)

Saudara-saudara, soalnya adalah demikian: "kita ini berani merdeka atau tidak ??" Inilah, saudara-saudara sekalian, Paduka tuan ketua yang mulia, ukuran saya yang terlebih dulu saya kemukakan sebelum saya bicarakan hal-hal yang mengenai dasarnya satu negara yang merdeka. Saya mendengar uraian P.T. Soetardjo beberapa hari yang lalu, tatkala menjawab apakah yang dinamakan merdeka, beliau mengatakan: kalau tiap-tiap orang di dalam hatinya telah merdeka, itulah kemerdekaan. Saudara-saudara, jika tiap - tiap orang Indonesia yang 70 milyun ini lebih dulu harus merdeka di dalam hatinya, sebelum kita dapat mencapai political independence, saya ulangi lagi, sampai lebur kiamat kita belum dapat Indonesia merdeka!
(Tepuk tangan riuh).

D i d a l a m Indonesia merdeka itulah kita m e m e r d e k a k a k a n rakyat kita!! D i d a l a m Indonesia Merdeka itulah kita m e m e r d e k a k a n hatinya bangsa kita! D i d a l a m Saudi Arabia Merdeka, Ibn Saud m e m e r d e k a k a n rakyat Arabia satu persatu. D i d a l a m Soviet-Rusia Merdeka Stalin m e m e r d e k a k a n hati bangsa Soviet-Rusia satu persatu.

Saudara-saudara! Sebagai juga salah seorang pembicara berkata: "kita bangsa Indonesia tidak sehat badan, banyak penyakit malaria, banyak dysenterie, banyak penyakit hongerudeem, banyak ini banyak itu. Sehatkan dulu bangsa kita, baru kemudian merdeka". Saya berkata, kalau inipun harus diselesaikan lebih dulu, 20 tahun lagi kita belum merdeka. D i d a l a m Indonesia Merdeka itulah kita menyehatkan rakyat kita, walaupun misalnya tidak dengan kinine, tetapi kita kerahkan segenap masyarakat kita untuk menghilangkan penyakit malaria dengan menanam ketepeng kerbau. D i d a l a m Indonesia Merdeka kita melatih pemuda kita agar supaya menjadi kuat, d i d a l a m Indonesia Merdeka kita menyehatkan rakyat sebaik-baiknya. Inilah maksud saya dengan perkataan "jembatan". Di seberang jembatan, j e m b a t a n e m a s , inilah, baru kita l e l u a s a menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah, kuat, sehat, kekal dan abadi.

Tuan-tuan sekalian! Kita sekarang menghadapi satu saat yang maha penting. Tidakkah kita mengetahui, sebagaimana telah diutarakan oleh berpuluh-puluh pembicara, bahwa sebenarnya internationalrecht, hukum internasional, menggampangkan pekerjaan kita? Untuk menyusun, mengadakan, mengakui satu negara yang merdeka, tidak diadakan syarat
yang neko-neko, yang menjelimet, tidak!. Syaratnya sekedar bumi, rakyat, pemerintah yang teguh! Ini sudah cukup untuk internationalrecht. Cukup, saudara-saudara. Asal ada buminya, ada rakyatnya, ada pemerintahnya, kemudian diakui oleh salah satu negara
yang lain, yang merdeka, inilah yang sudah bernama: merdeka. Tidak peduli rakyat dapat baca atau tidak, tidak peduli rakyat hebat ekonominya atau tidak, tidak peduli rakyat bodoh atau pintar, asal menurut hukum internasional mempunyai syarat-syarat suatu negara merdeka, yaitu ada rakyatnya, ada buminya dan ada pemerintahnya, -
sudahlah ia merdeka. Janganlah kita gentar, zwaarwichtig, lantas mau menyelesaikan lebih dulu 1001 soal yang bukan-bukan! Sekali lagi saya bertanya: Mau merdeka apa tidak? Mau merdeka atau tidak?

(Jawab hadlirin: Mau!)

Bersambung

Persamaan Helmholtz Pecah di Tangan Dosen ITB

2006-05-15T15:49:00.000Z

Persamaan matematika Helmholtz sering dipakai untuk mencari titik lokasi minyak bumi.

Dulu, BJ Habibie menemukan rumus yang mampu mempersingkat prediksi perambatan retak. Banyak lembaga di berbagai negara memakai rumus ini, termasuk NASA di Amerika.

Kini, Yogi Ahmad Erlangga mengulang kesuksesan Habibie. Melalui riset PhD-nya, Yogi berhasil memecahkan rumus persamaan Helmholtz, Desember 2005 lalu. Selama 30 tahun terakhir, tak ada yang berhasil memecahkan persamaan matematika Helmholtz yang sering dipakai untuk mencari titik lokasi minyak bumi itu. Persamaan matematika itu sendiri dikenal sejak satu abad silam.

Selamat buat Pak Yogi, semoga cita-citanya dan harapannya agar Indonesia bisa lebih maju tercapai. Indonesia butuh pemuda-pemuda punya idealisme dan kemampuan seperti Anda. Salam. hadi

Media Barat menyebut Yogi sebagai matematikawan Belanda. Padahal, ia adalah pria kelahiran Tasikmalaya, dosen Institut Teknologi Bandung (ITB), dan saat itu sedang menempuh program PhD di Delft University of Technology (DUT).

Keberhasilan itu memuluskan jalan bagi perusahaan perminyakan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dengan biaya lebih rendah. Selama ini, industri perminyakan sangat membutuhkan pemecahan rumus Helmholtz itu agar bisa lebih cepat dan efisien dalam melakukan pencarian minyak bumi. Setelah Yogi memecahkan persamaan Helmholtz yang selama ini justru banyak dihindari oleh para ilmuwan, perusahaan minyak bisa 100 kali lebih cepat dalam melakukan pencarian minyak -- bila dibandingkan dengan sebelumnya.

Tak cuma itu, dari kebutuhan hardware pun, industri minyak bisa mereduksi sekitar 60 persen dari hardware yang biasanya. Sebagai contoh, program tiga dimensi yang sebelumnya diselesaikan dengan 1.000 komputer, dengan dipecahkannya rumus Helmholtz oleh Yogi, bisa diselesaikan hanya dengan 300 komputer.

Yogi mengungkapkan, penelitian mengenai persamaan Helmholtz ini dimulai pada Desember 2001 silam dengan mengajukan diri untuk melakukan riset di DUT. Waktu itu, perusahaan minyak raksasa Shell datang ke DUT untuk meminta penyelesaian persamaan Helmholtz secara matematika numerik yang cepat atau disebut robust (bisa dipakai di semua masalah).

Selama ini, ungkap Yogi, Shell selalu memiliki masalah dengan rumus Helmholtz dalam menemukan sumber minyak di bumi. Persamaan Helmholtz yang digunakan oleh perusahaan minyak Belanda itu membutuhkan biaya tinggi, tak cuma dari perhitungan waktu tetapi juga penggunaan komputer serta memori.

''Shell selama ini harus menggunakan rumus Helmholtz berkali-kali. Bahkan, kadang-kadang harus ribuan kali untuk survei hanya di satu daerah saja. Itu sangat mahal dari sisi biaya, waktu dan hardware,'' ungkap Yogi kepada Republika.

Karena itu, sambung pria yang lulus dengan nilai cum laude saat menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 itu, Shell meminta DUT melakukan penelitian yang mengarah pada persamaan Helmholtz agar bisa lebih efisien, cepat, dan kebutuhan hardware yang cukup kecil. Untuk proyek penelitian tersebut, Pemerintah Belanda membiayainya karena proyek ini dianggap sebagai bagian dari kegiatan untuk meningkatkan perekonomian Belanda.

Yogi yang memiliki hobi memasak, melukis, dan olah raga itu, memecahkan rumus Helmholtz setelah berkutat selama empat tahun. Yang membuat penelitian itu lama, ungkap dia, karena persamaan Helmholtz dalam matematika numerik yaitu matematika yang bisa diolah dengan menggunakan komputer.

Karena itu, dalam melakukan penelitian, diperlukan beberapa tahapan yang masing-masing tak sebentar. Apalagi, sambung dia, persamaan ini memang sangat sulit. Ada dua cara untuk menguraikan matematika numerik yaitu secara langsung (direct) dan literasi. ''Banyak pakar yang menghindari penelitian untuk memecahkan rumus Helmholtz karena memang sulit,'' kata pria kelahiran Tasikmalaya 32 tahun silam ini.

Pakar terakhir yang memecahkan teori Helmholtz adalah Mike Giles dan Prof Turkel, berasal dari Swiss dan Israel, masing-masing dengan caranya sendiri. Teori dari kedua pakar itulah yang kemudian dianalisisnya beberapa waktu sehingga kemudian bisa dioptimalkan dan dijadikan metode yang cukup cepat.

''Saya punya persamaan matematika dalam bentuk diferensial. Yang saya lakukan untuk memecahkan rumus Helmholtz itu adalah mengubah persamaan ini menjadi persamaan linear aljabar biasa. Begitu saya dapatkan, saya pecahkan dengan metode direct atau literasi,'' ujarnya.

metode langsung, papar Yogi, bila dalam perjalanannya kemudian menemukan masalah yang besar maka akan mahal dari segi waktu dan biaya. Namun metode literasi pun belum tentu bisa memperoleh solusi atau kadang-kadang diperoleh dengan waktu yang cukup lama. Hanya, kata dia, yang pasti, dengan metode literasi selalu murah dari segi hardware.

''Persamaan Helmholtz ini bisa diselesaikan dengan literasi tapi kalau dinaikkan frekuensinya, jadi sulit untuk dipecahkan,'' ujarnya. Yogi memaparkan, untuk mengetahui struktur daerah cekung, misalnya, yang dilakukan adalah meneliti daerah akustik dan kemudian dipantulkan gelombangnya dengan frekuensi tertentu. Pantulan tersebut kemudian direkam. Setelah itu, frekuensi akan dinaikkan misalnya, dari 10 Hz, lalu naik lagi 10,2 Hz, 10,4 Hz, dan seterusnya.

Yang kemudian menjadi persoalan, ungkap dia, ketika frekuensi dinaikkan, persamaan Helmholtz akan semakin sulit untuk diselesaikan. Ia memberikan contoh, Shell hanya bisa menyelesaikan persamaan Helmholtz sampai dengan frekuensi 20 Hz. ''Ketika dinaikkan menjadi 30 Hz, mereka tak bisa,'' katanya.

Kemudian, Yogi memperoleh metode robust yang memungkinkan persamaan Helmholtz untuk dipecahkan dengan frekuensi berapa pun. ''Kita sudah melakukan tes 300 Hz tidak masalah. Meskipun, sebenarnya 70 Hz pun sudah cukup untuk pemetaan,'' ujar penggemar matematika ini.

Tak cuma untuk temukan sumber minyak Menurut Yogi, selain untuk menemukan sumber-sumber minyak, keberhasilan persamaan Helmholtz ini juga bisa diaplikasikan dalam industri lainnya yang berhubungan dengan gelombang. Persamaan ini digunakan untuk mendeskripsikan perilaku gelombang secara umum. Industri yang bisa mengaplikasikan rumus ini antara lain industri radar, penerbangan, kapal selam, penyimpanan data dalam blue ray disc (keping DVD super yang bisa memuat puluhan gigabyte data), dan aplikasi pada laser.

Mengenai kelanjutan dari penemuannya itu, Yogi mengatakan, karena penelitian ini dilakukan oleh perguruan tinggi, maka persamaan Helmholtz ini menjadi milik publik. ''Biarpun dibiayai oleh Shell, tapi yang melakukannya universitas, sehingga rumus ini menjadi milik publik,'' katanya.

Ia tidak mematenkan rumus temuannya itu. Apalagi, sambung dia, produknya itu berasal dari otak sehingga tidak perlu untuk dipatenkan. ''PT Pertamina pun sebenarnya bisa menggunakan rumus ini untuk mencari minyak bumi. Saya sempat diundang oleh Pertamina beberapa waktu lalu, tapi karena ada keperluan, tidak hadir. Memang ada yang mengatakan kalau PT Pertamina tertarik dengan temuan saya, cuma masalahnya Pertamina memiliki software-nya atau tidak,'' ujar pria yang tak suka publikasi ini.

Menurut Yogi, persamaan Helmholtz ini dalam proses penelitiannya sudah dipresentasikan di banyak negara di dunia. Yaitu, saat intermediate progress selama Desember 2001 hingga Desember 2005. Buku mengenai persamaan Helmholtz yang dibuatnya saat masih di Belanda pun, laris manis.

''Tinggal satu (buku) dan saya tak punya fotokopinya lagi,'' ujar dosen yang kini sibuk dengan beberapa penelitian bersama Prof Turkel. Mengutip Turkel, Yogi mengatakan bahwa persamaan yang ditemukannya itu masih bisa dikembangkan lagi. Namun kini, Yogi akan berkonsentrasi pada postgraduate research di Berlin, Jerman, yang akan memakan waktu selama dua tahun sejak 1 Mei 2006. n

Terobsesi Memajukan Indonesia

Setelah menjadi terkenal di dunia matematika karena berhasil memecahkan rumus Helmholtz yang dikenal sangat sulit, dosen Teknik Penerbangan ITB, Yogi Ahmad Erlangga, masih memiliki obsesi yang belum tercapai. Menurut anak pertama dari tiga bersaudara pasangan Mohamad Isis dan Euis Aryati ini, obsesi yang belum tercapai adalah ingin melihat bangsa Indonesia maju.

Karena, kata dia, saat ini Indonesia jauh tertinggal dibandingkan dengan India. Padahal, Indonesia dan India sama-sama sebagai negara berkembang dan banyak masyarakatnya yang miskin. ''Meskipun miskin, tapi India sekarang bisa menjadi pusat informasi teknologi (IT) di dunia. Saya ingin Indonesia seperti India, kemiskinan bukan berarti tidak bisa berkembang,'' ujar Yogi kepada Republika. Khusus untuk ITB, sambung pria kalem kelahiran Tasikmalaya 8 Oktober 1974, obsesinya adalah ingin ITB bisa lebih besar lagi.

Minimal, ITB menjadi perguruan tinggi terbesar di Asia. Karena, kalau hanya terbesar di Indonesia saja, sejak dulu juga begitu. Bahkan, sambung dia, pernyataan itu justru menjadi tanda tanya besar. ''Saya pun masih memiliki obsesi pribadi. Keinginan saya adalah ingin melakukan penelitian tentang pesawat terbang, perminyakan, dan biomekanik,'' kata pemenang penghargaan VNO-NCW Scholarship dari Dutch Chamber of Commerce itu.

( kie/aan )

Dukung musik Indonesia!!!

2006-04-11T11:50:00.000Z

Oleh: Wisnu Tri , 10 Apr 2006
London Metropolitan University

Pernah memandang sebelah mata musik Indonesia? Wahh..anda salah sekali!!! Industri musik Indonesia kini telah jauh berkembang apabila kita ingin bandingkan 10-20 tahun yang lalu. Para insan musik di negara kita telah mampu melalang buana ke manca negara, bukan hanya di sekitar Asia Tenggara saja.

Seperti yang kita telah ketahui grup band seperti: Saykoji, Helena, Ello, Mike, Dewa, Project Pop, Padi, Radja, Peterpan, dll; mereka merupakan contoh grup band yang mampu mengambil hati penikmat musik di negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Hal ini terbukti dimana 22 nama artis musik Indonesia masuk nominasi di delapan kategori terbaik Anugerah Planet Muzik (APM) 2006. Sebuah penghargaan tahunan yang digelar 24 Maret 2006 yang lalu untuk para insan industri musik rekaman dari tiga negara Asia Tenggara, yaitu: Singapura, Malaysia, dan Indonesia.

Hal pertama yang mungkin terlintas dalam pikiran kita adalah, mereka mampu menjadi pop star di manca negara karena mereka mendapat dukungan dari record label yang memang telah dikenal secara Internasional. Tapi jangan salah, para insan musik Indonesia yang berkecimpung di indie label juga tidak kalah hebatnya. Mereka adalah para musisi yang memiliki idealitas yang tinggi dalam menyalurkan kreativitas mereka dengan menggabungkan melodi, harmoni, dan kata-kata. Contoh yang paling relevan adalah MOCCA. Band asal Bandung ini dinaungi oleh FFWD record, sebuah indie label yang pernah menangani band-band seperti: Homogenic dan Pure Saturday. Walaupun dibawahi oleh indie label, band yang vokalisnya merupakan adik dari novelis Dewi Lestari, kini telah dikenal hingga ke negeri matahari (red. Jepang). Berita terakhir dari mereka, tahun lalu MOCCA berhasil menjadi pengisi acara di sebuah festival musik di Okinawa, dan baru-baru saja meyelesaikan tur mengunjungi Malaysia dan Singapura. Guna menjaring lebih banyak penggemar secara nasional dan internasional, selain menggunakan bahasa Inggris dalam lirik lagu-lagunya, MOCCA juga menggunakan medium internet guna mempromosikan bentuk lagu retro pop jazz yang tampaknya berhasil menarik banyak penggemar. Di website mereka (www.mymocca.com) kita dapat mendownload podcast yang dibuat band ini, sebuah strategi marketing yang inovatif untuk sebuah band yang baru menelurkan 3 buah album. Untuk kedepan, seperti yang dilansir dari mymocca.com, di masa mendatang mereka juga akan membuat video podcast. Tentunya selain MOCCA masih ada juga grup band Indonesia lainnya yang telah berhasil menarik minat dari pendengar musik internasional, contoh: KOIL, Pure Saturday, Seringai, Teenage Death Star, The Adams, etc.

Tapi dibalik semua cerita kesuksesan tersebut, masih ada sebuah ketimpangan di dalam industri musik Indonesia. Satu hal yang telah membawa nama buruk bagi negara kita adalah: PEMBAJAKAN. Di seluruh kota-kota besar di Indonesia kita akan selalu menemukan para penjaja kaset atau cd bajakan. Tidak hanya di pinggiran jalan, pasar, atau di mal, bahkan ada orang-orang yang berani menjual barang-barang ini di bersebelahan dengan kantor polisi!!! Tapi tetap saja para aparat keamanan ini tidak melakukan apapun?!? Hal ini terbukti bagaimana pemerintah tidak mengambil perhatian khusus bagi masa depan para insan musik Indonesia. Menurut laporan The International Federation of the Phonographic Industry (ifpi) tahun 2005, Indonesia menjadi salah satu negara teratas di dunia dengan kadar pembajakan sebesar 80%. Dengan nilai pembajakan sebesar itu, industri musik Indonesia telah mengalami kerugian sebesar Rp 16 triliun/tahun, sedangkan nilai kerugian pendapatan pajak tahun 2004 lalu mencapai Rp 1,189 triliun. Mengapa hal ini dapat terjadi? Padahal landasan hukum untuk melindungi para musisi kita telah tersedia, yaitu UU Hak Cipta nomor 19. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah kita mau mengambil kebijakan dalam hal ini!

Untuk menunggu pemerintah kita mengambil inisiatif dalam mengatasi pembajakan yang sudah menjamur, tentunya akan menghabisakan waktu yang cukup lama, dimulai dari proses birokrasi dan rapat-rapat yang tiada habisnya. Tanggal 9 Maret setahun yang lalu, Indonesia memperingati Hari Musik Indonesia. Sebuah hari dimana para seniman kita turun ke jalan untuk memberi himbauan kepada masyarakat Indonesia bagaimana pembajakan telah merampas income mereka. Untuk itulah kini saatnya kita mulai menghargai musik Indonesia baik itu traditional music ataupun popular music. Bagaimana caranya??? Kita bisa memulai dengan membeli kaset atau cd asli, daripada membeli cd bajakan yang dapat kita peroleh di beberapa tempat di Jakarta dengan harga Rp 5.000,- . Atau kita bisa membeli lagu-lagu ini di dunia maya. Seorang jurnalis dan penikmat musik indie Indonesia bekerjasama dengan sebuah produk rokok yang cukup terkenal di Indonesia, telah membuat website khusus dimana penikmat popular music Indonesia bisa mendapatkan lagu-lagu keinginannya hanya dengan sebuah klik dari tombol mousenya. Bahkan website ini memberikan kesempatan bagi para band baru untuk mempromosikan karya mereka di internet. Silahkan dilihat saja di website ini http://www.equinoxdmd.com/

Inti dari wacana ini adalah, bagaimana kita tidak bisa menunggu pemerintah untuk melindungi hak cipta dari para seniman Indonesia. Semua itu harus berawal dari hati nurani kita yang paling dalam. Dengan mendukung musik Indonesia, maka kita akan menyelamatkan mata pencaharian seniman Indonesia!!! WT.

Wisnu Tri adalah Mahasiswa Mass Communication and Music and Media Management di London Metropolitan University

Sutan Sjahrir sang Bung Kecil

2006-04-10T20:13:00.000Z

Sangat sedikit saya bisa menemukan biografi atau sepak terjang tokoh-tokoh nasional yang bersahaja, negarawan, berpikir besar seperti Sutan Sjahjir. Menjadi seorang yang islamis-sosialis tidak mengurangi nilai beliau sebagai nasionalis-demokrat. Trims Kompas, yang sudah mengkat sekelumit kisah beliau. hadi

Kompas, Selasa, 11 April 2006

Politika : Bung Kecil

Perdana menteri kita yang pertama, Sutan Sjahrir, tutup usia sebagai tahanan politik oleh Orde Lama tanggal 9 April 1966 di Zurich, Swiss. Ia diizinkan berobat ke Zurich sejak Mei 1965 oleh Presiden Soekarno yang dalam izin tertulisnya mengatakan Sjahrir boleh berobat ke mana saja kecuali Belanda.

Pendiri Partai Sosialis Indonesia (PSI) tahun 1948 itu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata tanggal 19 April 1966. Si "Bung Besar" Presiden Soekarno yang sekitar satu bulan sebelumnya dipaksa menandatangani Surat Perintah 11 Maret karena alasan keamanan tidak mungkin menghadiri upacara pemakaman rekan seperjuangannya, Sjahrir, si "Bung Kecil".

Hampir semua wakil perdana menteri (waperdam) politik menghadiri upacara pemakaman Sjahrir, termasuk Letjen Soeharto, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dan Adam Malik. Mantan Wakil Presiden Mohammad Hatta memberikan sambutan di hadapan liang lahat Sjahrir, sementara Menhankam/Kasab Jenderal AH Nasution menjadi inspektur upacara pemakaman.

Ratusan ribu warga Jakarta berjubel di kanan dan kiri jalan ketika jenazah Sjahrir tiba tanggal 18 April di Bandara Kemayoran, maupun saat jenazah diberangkatkan dari rumah duka di daerah Menteng menuju ke TMP Kalibata. Presiden Soekarno saat itu langsung menetapkan Sjahrir sebagai Pahlawan Nasional dan pemerintah menyerukan rakyat menaikkan bendera setengah tiang selama tiga hari sebagai tanda berkabung nasional.

Suami Ny Poppy Sjahrir itu menghabiskan hari-hari terakhirnya di balik jeruji Orde Lama. Penjajah Belanda juga beberapa kali mengasingkan Sjahrir, antara lain ke Boven Digul (Papua) dan Bandarneira (Maluku).

Sjahrir ditangkap atas perintah Presiden Soekarno sekitar pukul 04.00 tanggal 18 Januari 1962 di rumahnya di Jalan HOS Cokroaminoto 61, Jakarta Pusat. Sejak itulah ayah dua anak itu berpindah-pindah ke berbagai penjara di Kota Madiun (Jawa Timur), RSPAD (Jakarta Pusat), Jalan Keagungan (Jakarta Utara), dan RTM Budi Utomo (Jakarta Pusat).

Sjahrir, kelahiran Padangpanjang, Sumatera Barat, 5 Maret 1909, ditangkap karena dituduh mau menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Sjahrir diduga ikut terlibat dalam percobaan pembunuhan Presiden Soekarno ketika iring-iringan mobil Kepala Negara dilempari sebuah granat di Makassar tanggal 7 Januari 1962.

Hasil pemeriksaan terhadap mereka, yang dituduh menjadi anggota kelompok makar Verenigde Ondergrondse Corps (Korps Bawah Tanah Bersatu) direkayasa seolah-oleh terkait dengan "komplotan Bali".

Sjahrir, yang kerap pergi ke berbagai daerah untuk menyiapkan kader PSI, memang sempat datang ke Pulau Bali. Dan pada tanggal 18 Agustus 1961 di Pulau Dewata itu sedang berlangsung sebuah acara kremasi untuk bekas Raja Gianyar dan Sjahrir diundang oleh anak almarhum sang raja, Anak Agung.

Sjahrir datang tidak sendirian karena ada pula undangan lain, yakni Bung Hatta serta sejumlah tokoh PSI lainnya. Entah mengapa, pertemuan yang dihadiri dua tokoh penting Angkatan ’45 dan kalangan politik lainnya itu dicurigai sebagai sebuah persiapan untuk melancarkan makar oleh "komplotan Bali".

Adalah Kepala Badan Pusat Intelijen (BPI) Soebandrio yang melaporkan kepada Presiden Soekarno tentang "komplotan Bali" itu.

Sjahrir yang sempat bercita-cita melamar ke angkatan udara itu menjadi PM memimpin kabinet selama tiga kali dalam periode 1945-1947. Setelah dibebaskan dari penjara Belanda tahun 1942, Sjahrir menjadi "orang nomor tiga" dalam perjuangan Angkatan ’45 untuk mencapai kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Ketika menempuh pendidikan di Belanda, Sjahrir ikut serta di dalam Perhimpunan Indonesia yang pernah dipimpin oleh Bung Hatta. Ketika kembali ke Hindia Belanda, mereka aktif memimpin Pendidikan Nasional Indonesia yang menempatkan kedaulatan rakyat setinggi-tingginya, sekaligus memberdayakan rakyat jelata melalui pendidikan.

Sjahrir mencapai karier puncak politiknya ketika menulis Perjuangan Kita, sebuah manifesto yang membuat dia berseberangan dengan (juga menyerang) Bung Karno. Jika Soekarno amat terobsesi kepada persatuan dan kesatuan, Sjahrir justru menulis, "Setiap persatuan hanya akan bersifat taktis, temporer, dan karena itu insidental. Usaha-usaha untuk menyatukan secara paksa hanya menghasilkan anak banci. Persatuan semacam itu akan terasa sakit, tersesat, dan merusak pergerakan".

Satu lagi kecaman terhadap Bung Karno. "Nasionalisme yang Soekarno bangun di atas solidaritas hierarkis, feodalistis, sebenarnya adalah fasisme, musuh terbesar kemajuan dunia dan rakyat kita". Ia juga mengejek gaya agitasi massa Soekarno yang menurut dia tidak mendatangkan apa-apa.

Beberapa kalangan menilai karier politik Bung Kecil selesai setelah diketahuinya hasil Pemilihan Umum 29 September 1955 yang memperlihatkan bahwa PSI cuma merebut sekitar dua persen suara atau merebut lima kursi di parlemen yang terdiri dari 257 kursi. "Kami, orang-orang Sosialis dalam arti yang tepat, adalah tukang-tukang mimpi profesional," ujar Bung Kecil berseloroh.

Walaupun praktis sudah pensiun dari aktivitas politik pada paruh kedua dekade 1950, Bung Kecil terkena getah kesalahan yang dilakukan PSI. Salah seorang dari jajaran pengurus PSI, Sumitro Joyohadikusumo, pindah ke Singapura untuk mendukung pemberontakan PRRI/Permesta tahun 1957-1958.

Sejak itulah Bung Kecil dan PSI disebut Bung Besar sebagai "cecunguk" yang antipersatuan dan kesatuan yang wajib ditumpas sampai habis.

Charil Anwar, salah seorang pemuda pengikut Sjahrir, menulis sebuah sajak "Mereka yang Kini Terbaring antara Krawang-Bekasi". Bunyinya begini: Kenang, kenanglah kami/Teruskan, teruskan jiwa kami/Menjaga Bung Karno/Menjaga Bung Hatta/Menjaga Bung Sjahrir.

Mereka sudah lama pergi dan tiada meninggalkan harta benda, kecuali kekayaan buah pikiran dan tekad perjuangan demi mencapai kemerdekaan. Masih adakah "bung" di antara kita, itulah pertanyaannya.

Belajarlah dari China

2006-04-08T11:11:00.000Z

Menarik pemikiran Ignatius WW tentang belajar dari China. Ketelanjangan Indonesia, ketidakjelasan visi mau dibawa kemana negara ini di tengah-tengah tarik-menarik isu globalisasi, menyebabkan Indonesia tidak bisa menjadi tuan di tanahnya sendiri. Belajarlah dari China... sebuah pesan yang jauh-jauh hari sudah dikumandangkan oleh Ali ra. Hadi

Kompas, Sabtu, 08 April 2006
Sosok dan Pemikiran Ignatius Wibowo Wibisono, dosen Fakultas Sastra Universitas Indonesia

Posisi Indonesia yang strategis, ada di posisi silang, sejak zaman kolonial memang telah menjadi incaran kekuatan dari luar dan sasaran kekuatan global. Kekuatan itu hadir dalam segala bentuknya, seperti perdagangan dan agama. B Josie Susilo Hardianto

Dalam balutan kemeja dan celana panjang sederhana berwarna abu-abu, Ignatius Wibowo Wibisono, dosen Fakultas Sastra Universitas Indonesia, untuk beberapa mata kuliah tentang isu-isu China dan dosen pada Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara menerima dengan hangat. Berikut petikan wawancaranya.

Apa yang Anda lihat dari globalisasi di China dan negeri ini?

Pada masa Presiden Soekarno, Indonesia pernah menutup diri beberapa waktu. Soekarno menyerukan Indonesia keluar PBB. Tetapi, pada dasarnya Indonesia adalah terbuka. Semasa Soeharto berkuasa, Indonesia setengah tertutup. Investasi asing boleh masuk, tetapi tak bebas merambah. Kita baru betul-betul terbuka sejak tahun 1998 ketika IMF masuk. Kala itu Indonesia dipaksa membuka pasar sehingga kini ada investor asing di mana-mana.

China dulu juga jadi sasaran kolonialis Inggris ketika dikalahkan dalam perang candu, ada Jerman, Perancis, Amerika, Jepang, Rusia semua menjarah China. Tetapi, kemudian China menjadi negara tertutup selama pemerintahan Mao Che Thung. Yang menarik adalah mengapa Indonesia cepat terbuka dan mengapa China tidak. Kini Indonesia seperti telanjang bulat, sedangkan China tidak.

Maksudnya?

Begini, China itu masih melindungi negaranya. Investasi asing masuk, tetapi tidak gila- gilaan. Pemerintah mengontrol mereka. Investasi asing hanya bisa masuk ke wilayah tertentu yang ditunjuk negara. Di Indonesia sistem devisa kita bebas sebebas-bebasnya. Kita dapat mentransfer uang ke New York sebanyak-banyaknya. China dikenal sangat ketat mengontrol lalu lintas mata uang. Sistem keuangan dikendalikan empat bank pemerintah. Bank swasta belum masuk ke ritel. Perdagangan bebas terjadi, tetapi di bawah kontrol negara.

China kan juga masuk WTO, bagaimana itu?

Indonesia masuk WTO, China juga, tetapi China belum 100 persen menaati WTO. Mengapa mereka berani menentang? Itu karena kemauan pemimpin partai komunis yang berkuasa. Mereka punya komitmen untuk membangun China yang kuat dan perkasa. Komitmen itu ada juga pada era Mao Che Tung dengan gerakan lompatan pada 1959 berusaha mengejar Amerika dalam waktu 15 tahun dan Inggris dalam 10 tahun. Komitmen itu juga ada dalam pemerintah Deng Xio Ping. Kini mereka mati-matian mewujudkan China yang kaya dan perkasa.

Bagaimana komitmen itu dibangun?

China punya kebanggaan luar biasa terhadap bangsanya. Ini tak bisa dilepaskan dari sejarah bangsa China yang panjang sejak masa kebesaran dinasti-dinasti seperti Han, Thang, Ming, dan Ching. Pada masa itu China sangat dihormati di kawasan Asia Timur. Selain itu, pengalaman traumatik terpuruk selama 100 tahun di bawah Inggris juga memberi tambahan energi untuk mengembalikan kejayaan masa lampau. Mengembalikan kejayaan China berarti menjadi hegemon lokal, sekurangnya di Asia Timur seperti masa Dinasti Han, Thang dan Ming.

Bagaimana mewujudkannya dalam ekonomi modern?

Ketika reformasi, mereka punya komitmen menarik investor asing. Itu dilakukan sejak masa Deng Xio Ping. Namun, mereka tak mau investor asing menjadi seperti pada masa penjajahan, ketika semua wilayah China dijarah. Investor asing boleh masuk tetapi hanya di wilayah-wilayah seperti Shenzen. Ada kompromi, di satu pihak terbuka, di pihak lain tertutup. Itu dilakukan agar Pemerintah China tetap memegang kendali. Sekarang ada 100 wilayah dengan berbagai tingkatan dari sangat terbuka, cukup terbuka, dan kurang terbuka. Itu sebabnya ada development zone atau special economic zone.

China mampu mengatur pintu investasi dan memperkuat ekonomi mereka karena kekuatan mereka ada pada ekspor yang berlipat-lipat. Dari mana ekspor itu? Ya, dari investor asing yang masuk ke China serta kekuatan domestik. Caranya dengan memberikan angin kepada swasta. Namun, mereka harus bersaing dengan BUMN untuk menjadi pemain besar.

Bagi laki-laki kelahiran Ambarawa, 2 Agustus 1952, itu, langkah China dapat dilihat sebagai sebuah cara menyikapi globalisasi. Pemerintah China sadar tak mungkin mereka mengendalikan negara sebesar itu hanya dari Beijing. Maka, mereka memberikan izin kepada pemda untuk secara otonom menarik investor asing. Ada kebijakan yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk memutuskan apakah investor diizinkan masuk atau tidak. Juga soal pajak, ada negosiasi antar pemerintah pusat dengan daerah. Itu menjadi nilai tawar terhadap globalisasi. Globalisasi tak menyebabkan mereka membiarkan perusahaan asing menguasai segala-galanya. Globalisasi tak boleh merusak China.

Bagaimana dengan Indonesia?

Kita tak pernah membanggakan Majapahit, Kediri, Singosari, Mataram, dan Sriwijaya. Kita tak punya itu. Orang Sunda, misalnya, tak mau membanggakan Majapahit. Yang ada hanya kebanggaan lokal, bukan kebanggaan sebagai bangsa. Ini kekurangan besar kita. Di satu sisi, ada baiknya karena tak perlu terikat dengan masa lampau. Namun, Indonesia menjadi tidak belajar dari masa lampau. Akhirnya kita tak punya visi ke depan.

Kita pun tak punya gairah menjadi hegemon di ASEAN. Indonesia mau ke mana tidak jelas. Di Indonesia anti-Barat itu kuat sekali, anti-Amerika juga kuat walaupun ada juga kelompok pro-Barat. Di China semuanya ingin seperti Amerika, lalu ingin menyalip dan menyaingi Amerika. Kita tidak. Kita tak punya daya dorong untuk menciptakan Indonesia seperti apa, tak ada strategi yang jelas, terutama setelah reformasi.

Bukankah reformasi memberi peluang untuk maju?

Setelah reformasi, Indonesia hancur. Ibaratnya rumah, semua tembok yang dibangun dirobohkan kehadiran IMF. Ketika kita mendapat utang dari IMF, kita harus tunduk pada apa yang namanya Structural Adjustment Program. Harus ada privatisasi, harus ada deregulasi, free trade. Indonesia sudah dirobohkan.

Kebijakan investasi menjadi tidak jelas. Indonesia telah jadi sinking state. Privatisasi, misalnya, membuat kita tak lagi punya pendapatan dari BUMN. Lalu dengan bermacam kebijakan free trade, Indonesia tak bisa mengendalikan lagi pendapatan dari bea impor. Dulu kita masih punya pendapatan dari bea impor, lha sekarang bea impor harus diturunkan, kita mengalami pengurangan keuangan drastis. Semua barang boleh masuk termasuk dari China. Beras dari Vietnam yang heboh itu boleh masuk. Exxon, Freeport, Newmont, Mossanto juga masuk.

Dengan proses demokratisasi seperti sekarang, kita tidak tahu mau ke mana. Partai-partai tak lagi berpikir dalam kerangka Indonesia, tetapi kerangka partai. Pemerintah tak pernah tegas dan jarang mengambil inisiatif. Mereka selalu tawar-menawar dengan legislatif agar selamat. Sistem fraksi juga menghambat kebebasan anggota parlemen.

Demokratisasi di Indonesia dibangun saat rakyat terjerat krisis ekonomi. Padahal, demokrasi akan berkembang dalam kondisi rakyat makmur. Asumsinya, jika pendapatan per kapita 3.000 dollar AS per tahun dan tingkat pendidikan mereka tinggi, proses demokrasi dapat berjalan. Demokrasi mengandalkan apa yang dinamakan individual choice. Semua orang tahu apa yang diputuskan. Pemilih di Indonesia adalah korban agitasi, provokasi, atau money politic.

Di China tidak ada demokrasi karena pendapatan per kapita mereka masih di bawah 1.000 dollar AS per tahun. Itu menjelaskan mengapa transisi ke demokrasi tak dapat digabung dengan pembangunan ekonomi ala kapitalis. Di China pemerintah melakukan pembangunan ekonomi, sementara proses demokratisasi dijanjikan nanti. Sekurangnya mereka mengatakan itu. Di Indonesia tidak. Proses transisi demokrasi dan kapitalisme berjalan dengan seluruh keguncangannya. Dua arus kekuatan itu saling mematahkan.

Globalisasi di Indonesia lebih menghancurkan?

Ya, iya dong. Globalisasi itu ada dalam bentuk arus organisasi internasional, seperti IMF, World Bank, dan WTO. Belum lagi kekuatan multinational coorporation, seperti Exxon, Newmont, Freeport yang makin membuat Indonesia terseok-seok. Jadi seorang Susilo Bambang Yudhoyono seakan-akan dicabik kiri-kanan oleh kekuatan global kapitalis, termasuk kapitalis domestik yang meminta ini-itu.

Apakah Pemerintah Indonesia tidak sadar akan itu?

Saya kira semua pemimpin sadar. Komitmen juga beberapa orang mungkin punya. Tetapi, kekuatan eksternal dan internal itu bertabrakan, membuat pemimpin sulit berkutik. Misalnya, ada pengaruh dari hadirnya Menteri Luar Negeri AS ke Indonesia. Secara psikologis kita seperti takut dengan asing.

Kalau China?

Sayang, Indonesia tak punya figur seperti Deng Xio Ping. China oleh AS diminta merevaluasi mata uangnya agar tidak terlalu murah. Selama dua tahun AS menekan berkali-kali. Akhirnya China setuju, tetapi naiknya sedikit. AS menekan lagi, tetapi China berani menolak.

Kita? Beras Vietnam saja tak bisa kita tolak. Petani kita menjerit-jerit, tetapi tidak ada yang peduli. Kita mencabut subsidi pupuk karena dilarang IMF. Lha, bagaimana itu, subsidi pupuk dilarang, tetapi impor beras dipersilakan. Berhadapan dengan Freeport dan Exxon yang mengeruk kekayaan Indonesia, kita malah berpikir toh kita masih untung karena mendapat sesuatu. Karena itu, tuntutan warga Papua sebenarnya nyata. Freeport sudah di sana sejak 1967, tetapi Papua masih seperti itu. Tuntutan orang Papua itu sah.

Apa yang mesti dilakukan?

Presiden Yudhoyono harus benar-benar memanfaatkan mandat rakyat. Jangan terlalu peduli dengan partai atau bertindak seolah pemerintahan bersifat parlementer. Yudhoyono orang cerdas, jadi mestinya mampu menggunakan dukungan rakyat, jangan malah bermain dengan partai. Tidak akan maju. Belajarlah dari China....

I hear Jakarta's lovely...

2006-04-05T20:54:00.000Z

The following article is not written by my friend as usual, however John Aglionby tried to deliver a clear message about president Susilo Bambang Yudhoyono. It is always joyfull welcoming a bit good news from famous columnis like him. editor.

Western leaders are falling over each other to shake hands with Indonesia's most progressive president for years, writes John Aglionby

Guardian, Wednesday April 5, 2006

If the number of prominent statespeople beating a path to his door is anything to go by, Indonesia's president, Susilo Bambang Yudhoyono, can arguably claim to be the pin-up of the developing world: the person global leaders want to be seen with.

First there was the American president, George W. Bush, who asked to sit next to Mr Yudhoyono (or SBY as he is usually referred to) at a United Nations lunch in New York last year. More recently there have been Jakarta visits by - in addition to Indonesia's neighbours - the Chinese president, Hu Jintao, the American secretary of state, Condoleezza Rice, and last week, Tony Blair (the first by a British leader since 1985). Arriving this Friday is Jan Peter Balkenende, the prime minister of the Netherlands, Indonesia's former colonial power. Other western leaders are thought to be strongly considering trips to Indonesia in the next month or two.

more article? follow this link

US soft power and Rice's visit to Indonesia

2006-04-04T22:39:00.000Z

Noor Huda Ismail, Jakarta Post April 2006

In 2003 at the World Economic Forum in Davos, Switzerland, George Carey, former Archbishop of Canterbury asked Secretary of State Colin Powell why the United States seemed to focus only on its hard power rather than its soft power.

Secretary Powell replied that the U.S. needed hard power to win World War II, but continued: "And what followed immediately after hard power? Did the United States ask for dominion over a single nation in Europe? No. Soft power came in the Marshall Plan. We did the same thing in Japan"

What is soft power?
Joseph Nye Jr, former head of the Kennedy School of Government at Harvard University and former Chairman of the National Intelligence Council and Assistant Secretary of Defense in the Clinton administration, in his book Soft Power:

The means to Success in World Politics coined the term "soft power" to describe a nation's ability to attract and persuade. "To get what you want through attraction rather than coercion or payment," Nye writes.

Nye argues that the U.S. has many resources that can potentially provide soft power, particularly when one considers the ways in which economic prowess contributes not only to the wealth but also to reputation and attractiveness.

Not only is America the largest economy, but nearly half of the top 500 global companies are American, five times as many as second-placed Japan as reported by August's edition of Business Week in 2003.

To gauge America's image in countries with majority Muslim populations, including Indonesia, Pew Global Attitude Project in 2003 conducted a research study entitled What the World Thinks in 2002. The result was that 70 percent of respondents candidly expressed their admiration of U.S technology and science advantage and almost 40 percent of them were attracted by American music, movies, TV, American ideas about democracy and American way of doing business.

Sadly, the four-week war in Iraq in the Spring of 2003, which so dazzlingly displayed America's hard military power, has changed everything. There was a dramatic decline in U.S. popularity worldwide, even in countries like Spain and Italy, whose governments supported the war.
While in friendly Muslim countries like Indonesia, still according to the poll by Pew Global Attitude Project, America's image has declined to less than 15 percent, which was the lowest percentage ever measured. This was partly contributed by the presence of the first Arabic Qatar-based television, Al Jazeera that showed bloody pictures of civilian casualties night after night.

In response to this drastic image decline, on September 30, 2003, London based newspaper, The Financial Times, wisely wrote:

"To win the peace, therefore, the U.S. will have to show as much skills in exercising soft power as it has in using hard power to win the war".

Last week, nearly three years after the war on Iraq began, the U.S. Secretary of State Condoleezza Rice visited Indonesia, the largest country in Southeast Asia. Its population of over 220 million is greater than all other Southeast Asian countries combined.

The region has suffered from terrorism of a transnational nature and has tended to deconstruct the traditional division between states and non-state actors and issues areas, as well as broadening the concept of security away from its tradition of state-centric frameworks to include transnational networks, non-state actors and objectives. Rice's visit also highlights the importance of Indonesia, which sits alongside the Strait of Malacca, one of the world's most important shipping lanes, against the backdrop of the rise of China.

Since the early 1990s, the Chinese have reduced their strength on the border with Russia while extending their reach in the South China Sea. Bordered on the north by Taiwan and China, on the east by the Philippine Islands, on the south by Indonesia and Malaysia, it adjoins the most dynamic and powerful states in Asia.

Members of ASEAN have responded to the growing Chinese power by expanding the reach and firepower of their air and naval forces -- in some instances, obtaining ocean-going warships for the first time in their history.

The U.S. still has a chance to win Muslim hearts and minds in Indonesia.
The clear example was the U.S. response to the December 2004 earthquake and tsunami, which killed more than 100,000 Indonesians. The response included emergency food assistance, relief supplies, temporary shelter, water and sanitation for those affected. It is precisely this type of American soft power that has made the U.S a hero.

Also, the tsunami relief became a bonus for both countries. It transcended the U.S.-Indonesia divide on military ties. In November, 11 months after the tsunami, the two countries resumed full military ties despite the country's failure to hold its military accountable for mass killings in East Timor conducted by militias after residents of the annexed province voted for independence in 1999.

The 2003 Iraq War is not the first policy action that has made the U.S. unpopular. Three decades ago, many people around the world objected to America's war in Vietnam. When the policy changed and the memory of war evaporated, the U.S. recovered much via soft power.
Will Rice exercise American soft power like her predecessor, Secretary Powell, here in this region? We will soon find out.

The writer earned a British Chevening scholarship and is now in the postgraduate program in International Security Studies at St. Andrews University. He can be reached at noorhudaismail@yahoo.com

Questioning Australian asylum granting policy

2006-04-04T22:30:00.000Z

By Yasmi Adriansyah, Oxford

The Jakarta PostTuesday,

April 4, 2006

The granting of Temporary Protection visas by the Australian authorities to 42 Indonesians from Papua Province has caused diplomatic problems between thetwo countries. Indonesia has called its envoy home while waiting for aconvincing explanation and further reaction from the Australian Government. Diplomaticties between the two have plummeted, instead of peaking as they should haveafter a recent official visit by Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyonoto Australia.

Indonesia's position is clear -- Australia should not have granted any visassince the Papuans were not under threat or facing political abuse. Furthermore, Indonesia knows that Australia officially recognizes Indonesia'sintegrityand does not support the Papuan separatists. Hence, granting visas to Papuansis considered a double standard, a game played by Australia, as the fleeingfigures often claim human rights violations in the easternmost province ofIndonesia.

Since the ball is now in Australia's hands, let us now ask Australia why thispolicy took place.

Australia's statement that its asylum policy is independent is its right.Because of this, Australia should be able to convince Indonesia of the legalbasis of the policy's principles. If Australia fails to provide a legal explanation of the policy, it is logical for Indonesia to consider Australia ashaving avested interest in Papua.

Based on this reason, Australia should be very careful in stating the explanation since Indonesians are not people without knowledge. Indonesiansmightalso have questioned how a policy of one government body could be independentfrom the Federal Government.

There is no doubt that Indonesia should respect Australia's claim that thegranting of the visas to the Papuans was in accordance with the country's legislation and international law. It is commonly understood in internationalrelations that national jurisdiction and international law are put in highesteem.Again, it is the right of Australia to conduct any policy it wishes to.Nevertheless, the policy on seeking asylum within Australia should beconducted consistently in order not to be regarded as having a hidden agenda.

Human Rights Watch (HRW), a non-governmental organization, has released areport titled By Invitation Only: Australian Asylum Policy. In this report, HRWwrites that Australia has been using a double standard in its treatment towardasylum seekers by accepting some "preferred" asylum seekers while at the sametime rejecting others.

Why did the Australian authorities move so quickly to grant the Papuans visas? This question is legitimate since there is no coherence between thepreviouspolicy (in rejecting the asylum seekers) and the current one. Even thoughIndonesian President Yudhoyono had told Prime Minister John Howard that thePapuans were not suffering political abuse and requested Howard send them backtoIndonesia, Australia chose to move backward by granting the visas.

As one of its closest neighbors and friends, Australia definitely knows howsensitive this issue is for Indonesia. The top priority on Indonesia's agenda is national integrity. The tragedy of East Timor was very bitter for Indonesia and it has been trying hard not to repeat its miserable history. Therefore, any attempts to upset national integrity will heavily counteracted by the Government.

Australia keeps saying that it supports Indonesian national integrity. Sadly, by granting visas to the Papuans, Australia has already given fuel to theseparatist movement which Indonesia for years has been trying to control. That Indonesia feels betrayed by Australia is understandable.

Indonesia has shown its clear and strong position against Australia's behavior. By recalling its envoy, Indonesia has given a signal that it is even willing to sacrifice good relations with its neighbor for the sake of national integrity.

Australia could buy time and hope Indonesia's anger will ease later. Nevertheless, since Indonesia is very firm in its position, the quiet reaction ofAustralia might not help at all. As long as there is no change of its policytoward the Papuans, it is very unlikely Indonesia will consider recovering itstieswith Australia. In other words, diplomatic relations between the two countries at the currenttime depend on Australia. Indonesia has made its opinion of the matter clear. The choice to make relations better or worse rests, at this point, with theother side.

Quo vadis, Australia?

The writer is Postgraduate Scholar at Oxford University, the UK and can bereached at adrian.yasmi@....

Alternatif Globalisasi Neoliberal

2006-03-15T09:45:00.000Z

Oleh Martin Manurung
Sumber: Suara Pembaruan, 8 Maret 2006, hlm. 9. dan Indoprogress

Dewan Gereja-Gereja Sedunia (World Council of Churches/WCC) dalam Sidang Raya-nya yang ke-9 di Porto Alegre, Brazil, yang berakhir 23 Februari yang lalu merilis sebuah dokumen penting dalam sejarah gereja di era globalisasi neoliberal. Dalam dokumen resminya yang berjudul “Alternative Globalization Addressing Peoples and Earth (AGAPE)” menyatakan dengan tegas bahwa “…paradigma ekonomi neoliberal telah mengakumulasikan kekayaan material di tangan sekelompok kecil orang. Proses akumulasi kekayaan itu telah membawa ketimpangan yang semakin besar dan kecenderungan destabilisasi yang tinggi. Kehidupan mereka yang miskin telah dikorbankan demi keuntungan mereka yang kaya” (AGAPE 2005: 14).

Seruan progresif WCC itu adalah hasil dialektika perjalanan panjang gereja-gereja sedunia dalam mengamati perkembangan globalisasi neoliberal sejak Sidang Raya 1998 di Harare (dengan dokumennya berjudul “The Logic of Globalization Needs to be Challenged by an Alternative Way of Life of Community in Diversity”). Sebagaimana dinyatakan dalam dokumen tersebut, gereja-gereja sedunia mengambil sikap untuk berpihak kepada gerakan sosial dan serikat buruh dalam rangka melawan kerakusan modal dalam globalisasi neoliberal yang semakin membawa dunia kepada ketidakadilan. Bersama-sama elemen masyarakat sipil, gereja-gereja memperjuangkan pemberantasan kemiskinan, perdagangan yang adil, pengendalian dan pengaturan pasar keuangan global, kelestarian alam, melawan privatisasi kebutuhan publik, reforma agraria, kelayakan kerja dan upah, dan melawan kekuasaan hegemonik pasar.

Bagaimana tidak? Ditengah mitos globalisasi neoliberal yang katanya akan mengangkat dunia dari keterpurukan, jumlah orang miskin justru meningkat dari 800 juta orang pada tahun 1995 (ketika World Trade Organization/WTO didirikan) menjadi 850 juta pada tahun 2005. Laju pertumbuhan ekonomi per kapita baik di negara maju maupun di negara berkembang pun melambat. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita negara-negara termiskin di dunia (dengan PDB per kapita antara US$ 375 – US$ 1.121 pertahun) sejak periode 1980-2000 terus melambat 0.5% tiap tahun (Chang 2005: 18). Globalisasi telah membawa dunia pada jurang kemiskinan yang semakin dalam, sehingga 20% penduduk terkaya di dunia menguasai 86% total konsumsi dunia. Kelestarian lingkungan hidup pun memburuk dengan deforestasi mencapai 940.000 kilometer persegi di wilayah-wilayah termiskin dunia sejak 1990.

Inilah kenyataan globalisasi dimana Indonesia pun turut ‘bermain’ dengan mengaplikasikan kebijakan-kebijakan ekonomi neoliberal dengan pencabutan jaminan sosial melalui subsidi dan menjual semakin banyak sektor-sektor hajat hidup orang banyak kepada para pemodal dengan jargon ‘pasar bebas’.

Komponen Pokok Neoliberalisme

Paradigma ekonomi neoliberal memiliki tiga komponen pokok. Pertama, ia mengangkat peran pasar diatas peran negara, civil society dan sistem demokrasi partisipatoris dalam menata ekonomi dan arus barang dan modal. Kedua, mendewakan peran dan cakupan sektor privat dan kepemilikan privat di atas kepentingan publik. Ketiga, menganggap bahwa tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) hanya dapat dicapai melalui pasar. Sehingga ketika kebijakan-kebijakan ekonomi neoliberalnya ternyata justru tidak membawa hasil seperti yang dijanjikan, maka kesalahan akan ditimpakan semata kepada tata kelola pemerintahan yang buruk (bad governance).

Paradigma inilah yang diagung-agungkan oleh para promotor neoliberal, diantaranya Margaret Thatcher di Inggris dan Ronald Reagan di Amerika Serikat pada periode 1980-an, dengan mengatakan “There is no alternative!” (“Tidak ada pilihan!” Bandingkan dengan pidato mantan presiden Soeharto pada pembukaan Konferensi APEC di Bogor, 1994).

‘Globalization from Below’

Gerakan progresif sedunia melawan neoliberalisme menyerukan alternatif terhadap globalisasi neoliberal. Perlawanan itu datang dari gerakan negara-negara Amerika Latin yang bekerja sama dalam forum ALBA (Alternativa Bolivariana para la América), kerja sama gerakan sosial sedunia melalui World Social Forum (WSF), sampai kepada Dewan Gereja-Gereja Sedunia sebagaimana disebutkan di atas.

Perlawanan inilah yang disebut oleh Steger (Globalism, 2005) sebagai ‘globalization from below’ (globalisasi dari bawah) yang merupakan anti-thesis dari ‘globalization from above’ (globalisasi dari atas). Nasib dunia tidak boleh hanya ditentukan oleh para korporat besar dan para elit yang berkumpul dalam WTO. Nasib orang-orang miskin tak boleh diperdagangkan sebagai trade-off dari liberalisasi perdagangan sebagaimana terjadi pada sidang-sidang tawar menawar di WTO.

‘Globalisasi dari atas’ harus dilawan sebelum dunia seluruhnya lunas dijual kepada para pedagang. ‘Globalisasi dari bawah’ mengangkat suara-suara yang selama ini tak didengarkan dalam WTO dan World Economic Forum (WEF), yakni suara masyarakat miskin dan marjinal untuk turut serta menentukan arah dunia. ‘Globalisasi dari bawah’ menyerukan agar globalisasi neoliberal dengan perdagangan bebas-nya (free trade) digantikan dengan perdagangan yang adil (fair trade). Sebagaimana dikatakan oleh Steger, “relasi pasar memang penting, akan tetapi demi melayani kebutuhan manusia, maka pasar harus diabdikan pada kesejahteraan seluruh manusia” (hlm. 148).

Penulis adalah penerima beasiswa chevening dan saat ini sedang menyelesaikan MA di School of Development Studies, University of East Anglia, UK

Kapan Bangsa Ini Bekerja?

2006-03-15T09:35:00.000Z

Oleh Meuthia Ganie-Rochman

SEORANG konsultan manajemen perkotaan yang melakukan penelitian di dua puluh kota mengatakan salah satu hasil pengamatannya yang mengejutkan (atau tidak?). Menurut dia, hasil lima tahun setelah "reformasi" adalah penyingkiran orang-orang berkeahlian. Orang-orang ini seperti tidak mendapat tempat yang pantas untuk pengetahuan dan keahliannya.

Di pelbagai daerah orang sibuk berpolitik. Kebanyakan untuk memperebutkan sumber publik, entah kedudukan atau finansial. Perencanaan publik bukan lagi bagian dari hidup yang sekarang.

Lima tahun pesta politik membuat bangsa Indonesia seperti kehilangan orientasi. Banyak orang menunjuk keadaan ini dari ketidakjelasan perbaikan lembaga-lembaga publik. Bukan karena kurangnya perhatian para reformis dalam bidang ini. Bahkan, dari sudut tertentu, terlalu banyak sehingga menimbulkan apatisme saat banyak aspirasi tidak tercapai. Sepanjang usaha reformasi yang dilakukan, para reformis sering terperangkap pada jargon-jargon yang mengecoh.

Kesalahan fatal yang pertama adalah menganggap bahwa demokrasi akan berjalan jika partai dibiarkan tumbuh sesuai dengan "aspirasi" masyarakat yang ada. Kesalahan kedua adalah menganggap dewan perwakilan yang anggotanya dipilih secara terbuka akan menghasilkan representasi yang baik. Padahal, representasi yang baik hanya ada jika ada mekanisme akuntabilitasnya.

Banyak negara yang mengalami transisi dari pemerintahan yang otoriter mengalami booming partai politik, seperti di Indonesia. Namun, adanya kepemimpinan nasional yang dipercaya, menyelamatkan negara dari penjegalan yang ditimbulkan oleh persaingan elite politik. Jadi, jelas bahwa yang menyelamatkan transisi bukanlah semata kebebasan, namun "arah". Di bidang politik, itu artinya kepemimpinan dan konsolidasi yang cukup.

Tidak seperti yang dikatakan banyak elite politik yang ada di Indonesia, "arah" dari reformasi bukan terutama berkaitan dengan isme-isme. Isme-isme hanya berguna untuk memberi rasa solidaritas. Selebihnya, yang diperlukan adalah membangun dan menjalankan berbagai mekanisme baru untuk mengatasi persoalan-persoalan bangsa bersangkutan. Semua negara yang berhasil atau relatif berhasil menjalani proses transisi bukan dibangun atas isme-isme.

Elite politik Indonesia saat ini banyak yang melakukan perdebatan yang bersifat ideologis (tepatnya kuasi ideologis). Perdebatan itu sungguh menyedihkan, tanpa memberikan gambaran praktisnya. Jika pun ada, adalah pencomotan fakta-fakta yang akontekstual. Itulah yang menghidupi bangsa yang mempunyai lulusan sarjana yang tidak terhitung, pernah menjadi salah satu macan Asia (setidaknya menurut Bank Dunia), pernah mempunyai kedudukan terkemuka di ASEAN, yang kaum muda dan profesionalnya sudah terbiasa dengan teknologi informasi yang terbaru, yang para sarjananya jika belajar di luar negeri hidup dalam dunia di mana logika adalah undang-undang. Kita semua inilah yang harus menelan model politik di atas.

Suatu bangsa yang sedang mengalami perubahan mendalam seperti Indonesia harus dapat mengembangkan model pengelolaan pembangunannya sendiri. Sebagian pola-pola lama banyak yang tidak sesuai lagi dengan situasi baru. Situasi baru yang sering ada pada bangsa semacam ini bukan hanya menyangkut pembagian kekuasaan politik, namun juga krisis dan kesempatan ekonomi, pengelompokan berdasarkan identitas kultural, keinginan untuk menciptakan sendiri pusat kekuasaan, melemahnya peran negara sebagai pengelola, dan perubahan definisi tentang hak dan kewajiban. Karena itu, manajemen yang baru harus mencakup dimensi menjaga kepercayaan pada pemerintahan baru, pemenuhan tuntutan minimum dalam situasi krisis, dan membangun solidaritas. Jadi, suatu kombinasi antara kepiawaian politik dan pengelolaan rasional.

Sulitnya, dalam situasi yang serba "terbuka" banyak kelompok cenderung memolitisasi keadaan untuk menjatuhkan lawan politiknya atau untuk membuat kelompoknya tampak benar. Namun, itu tidak boleh menjadi alasan suatu pemerintahan yang mau bertahan. Memang tidak mustahil untuk melakukan perubahan. Caranya adalah memperbesar dukungan masyarakat sehingga elite lain tidak mendapat kepopuleran dengan mengkritik. Caranya, dengan merancang kebijakan yang realistis, strategis meskipun terbatas, dan melaksanakannya dengan terbuka. Yang terakhir ini sesungguhnya untuk menunjukkan pada umum skala persoalan yang dihadapi dan sejauh mana bisa dipecahkan. Publik menjadi merasa terlibat dalam kebijakan ini.

ADA banyak bidang yang dianggap strategis untuk diperbaiki. Tergantung sumber daya yang dimiliki dan persepsi publik tentang persoalan yang dihadapi (dan karena itu penting dipecahkan). Salah satunya adalah birokrasi, khususnya bidang pelayanan publik dan yang berkaitan dengan investasi. Birokrasi mudah mendapat perhatian publik dan karena itu pemerintahan yang mau mendapat dukungan harus mulai dari sini.

Ada satu karakter birokrasi yang relatif dimanfaatkan suatu pemerintahan baru, yaitu wewenangnya yang berjenjang. Jika ingin dilakukan perubahan, "hanya" perlu memegang pimpinan dari menteri yang bersangkutan. Memang tidak semua pemerintahan baru mempunyai kepercayaan diri "mengganggu" birokrasi. Sebab, sering kali birokrasi merupakan satu-satunya sistem yang utuh dan dapat bekerja: bidang lain jadi obyek perebutan pemain politik baru.

Semakin lama birokrasi tidak diarahkan, semakin terbuka ruang permainan politik di birokrasi. Namun, dengan menempatkan birokrasi dalam pengamatan publik, pemerintahan baru dapat dukungan.

Cara lain adalah dengan memberi wewenang dan dukungan besar pada suatu badan untuk mengkaji pola-pola baru pengelolaan pembangunan. Contoh yang sangat berhasil adalah Jepang. Setelah perang usai, berdasarkan keputusan kabinet, negara ini mendirikan satu badan yang awalnya disebut Japan Productivity Organization. Prinsip dari organisasi ini adalah perluasan kesempatan kerja, kerja sama yang baik antara buruh dan pengelola perusahaan, serta pembagian yang adil antara buruh, perusahaan, dan masyarakat konsumen. Dalam industri-yang menjadi tulang punggung program pembangunan-serikat buruh dan pemilik modal dirangkul dalam skema penyelamatan ekonomi.

Tugas dari badan tersebut adalah mencari pola pengelolaan pembangunan baru yang tidak hanya rasional secara ekonomis tetapi juga mengatasi konflik-konflik kepentingan dalam masyarakat. Dengan prinsip di atas, misalnya, persoalan keadilan selalu menyertai wacana produksi di Jepang. Menyadari kepentingan nasional yang lebih luas, masing-masing pihak bersedia mengorbankan sebagian kepentingannya. Perlu dicatat bahwa elemen kepiawaian konseptual mendapat perhatian di sini dengan memberikan peran para akademisi yang berperan mencari pola-pola baru sesuai dengan karakter persoalannya. Sekali lagi, ini adalah gabungan antara legitimasi politik dan kemampuan metodis.

Pada forum internasional yang diselenggarakan ILO tahun 2001 dihasilkan suatu kesimpulan bahwa produktivitas dapat berjalan baik jika pemerintah mampu membuat rancangan ekonomi, disertai terorganisasinya kelompok-kelompok kepentingan dan dalam kerangka yang demokratis. Keadaan ini bertolak belakang dengan situasi Indonesia saat ini di mana pemerintah tak mampu membuat rancangan ekonomi dan kelompok kepentingan membuat aturan main masing-masing atau lewat "jalan belakang". Kedua kondisi ini membuat demokrasi formal yang telah dimiliki tak banyak gunanya bagi rakyat umum.

Lebih buruk lagi, akrobat politik yang terjadi sekarang sesungguhnya sedang menggerus kekayaan intelektual bangsa ini. Jika orang berpengetahuan tidak dipilih berdasar pengetahuannya melainkan karena kontak-kontak politiknya, jika universitas tidak mempunyai peran dalam perbaikan penyelenggaran negara, dan jika para siswa lulus hanya untuk menjadi penganggur, produktivitas bangsa ini sedang menuju kehancuran.

Penulis mengusulkan bahwa para elite politik sekarang bertanding argumen tentang bagaimana meningkatkan lapangan kerja. Lupakan dulu segala tujuan dan aspirasi lain. Segala macam perdebatan tentang "aspirasi daerah", "antiasing", "neokolonialisme", dan sebagainya tidak membuat rakyat mendapat pekerjaan melainkan hanya menguntungkan segelintir elite.

Alasan dasarnya sederhana, yaitu bahwa kemiskinan menghasilkan kondisi buruk lainnya, seperti kriminalitas, kejahatan terorganisasi, dan ketidakstabilan politik. Alasan yang lebih rumit adalah bahwa skema perluasan lapangan kerja yang realistis pasti menuntut perbaikan di bidang lain, seperti perbaikan pelayanan publik, birokrasi, keseriusan kerja, sistem hukum, serta dorongan berunding dan bekerja sama.

Meuthia Ganie-Rochman Sosiolog Utama untuk Kepemerintahan Sipil di Lab Sosiologi, FISIP UI

Sukseskah desentralisasi di Indonesia?

2006-03-04T22:51:00.000Z

Oleh. Erni Munarsih
Sumber : http://edisiinggrisraya.blogs.friendster.com

Banyak orang yang meragukan akan keberhasilan desentralisasi yang dicanangkan pemerintah sejak tahun 2000. Awalnya, proses menuju ke arah desentralisasi dilalui dengan sangat tergesa-gesa. Maklum, saat itu Habibie sedang dituntut performance-nya untuk menjadi calon presiden yang handal. Walaupun saat itu Habibie sudah menjadi presiden, tapi banyak rakyat menganggap itu hanyalah sebagai 'by coincidende' belaka. Maka, dengan kondisi yang menuntut adanya reformasi di segala bidang, jadilah kedua undang-undang yang menopang pelaksanaan desentralisasi ditetapkan. Kondisi itu juga diperparah dengan 'arahan' dari lembaga donor internasional yang sangat menggembar-gemborkan implementasi desentralisasi di negara berkembang -dan Indonesia menjadi salah satu sasarannya.

Saat ini sudah memasuki tahun keenam pelaksanaan desentralisasi. Dan, kedua undang-undang yang disahkan pada masa pemerintahan Habibie telah diamandemen pada tahun 2004. Banyak alasan yang mendorong kenapa pemerintah memutuskan untuk mengamandemen undang-undang tersebut. Salah satu motif utama adalah semakin timbulnya kesenjangan atau inequality yang cukup tajam antar daerah. Selain itu, anekdot yang cukup nge-trend tentang definisi desentralisasi versi Indonesia adalah transfer of corruption from central to local government, atau kalo diterjemahkan secara bebas berpindahnya korupsi yang semula berada di tingkat pusat menjadi korupsi di tingkat daerah.

Sebenarnya apa yang salah dengan desentalisasi di Indonesia? System? sudah oke karena seperti tadi yang saya sebutkan dimuka, dorongan desentralisasi di Indonesia salah satunya adalah tuntutan dari negara donor yang memang sedang menggiatkan kampanye 'desentralisasi' ini ke negara-negara berkembang. Oleh karenanya, sistem desentralisasi -baik itu dari segi penyerahan kewenangan, penyerahan keuangan, maupun perangkat yang lainnya- yang di establish di Indonesia, sudah sesuai dengan path yang ada di negara-negara berkembang.
Lalu kenapa gaung desentralisasi sepertinya kurang mendapat tempat dihati sebagian orang? Apakah itu berarti pelaksanaan desentralisasi di Indonesia sudah gagal?

Saya sebenernya cukup optimis dengan sistem yang sekarang sedang diusahakan oleh Pemerintah, walo tidak bisa dibilang sebagai sistem yang ideal. Dari beberapa segi, Pemerintah telah berhasil mentrasfer informasi kepada publik. Dan itu saya pikir merupakan sebuah terobosan yang baik dalam sebuah proses pembangunan. Proses komunikasi yang harmonis dan sinergis antara masyarakat dan pemerintah merupakan sebuah tonggak utama keberhasilan sebuah pelaksanaan demokrasi - yang dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk desentralisasi tadi.

Namun kalo boleh kita ambil salah satu contoh dari negara di Afrika, Uganda-misalnya, dorongan untuk desentralisasi bukan datang dari negara donor atau faktor eksternal, tapi dari komitmen internal -politisi, masyarakat, dan pemerintah- yang berkeinginan kuat untuk membangun sebuah rumah demokrasi yang dikokohi dengan desentralisasi. Bayangkan, negara seperti Uganda dapat hand-in-hand together dalam mengimplementasikan 'public choice theory' seperti yang diproposed oleh James Buchanan. Lantas, mengapa negara Indonesia tidak bisa seperti itu ya? Kenapa Indonesia harus dipecut dulu oleh negara donor? Sedih yach..
Mungkin itu salah satu alasan bagi yang pesimis-desentralisasi yang memandang desentralisasi di Indonesia telah gagal (walo saya masih berusaha untuk optimis nich..)

Tapi, dari sekian banyaknya hasil studi tentang desentralisasi di Indonesia dan umumnya di negara-negara berkembang menunjukkan bahwa pengaruh desentralisasi terhadap pertumbuhan ekonomi, kesenjangan maupun peningkatan partisipasi masyarakat masih belum jelas. Ngga kurang dari ekspatriat dibidang desentralisasi seperti Paul Smoke, Roy Bahl, Anwar Shah, Jorge-Martinez dan kawan-kawannya itu mengungkapkan bahwa ada korelasi positif antara desentralisasi terhadap indikator yang tadi saya sebutkan diatas. Namun ngga kalah studi yang dilakukan oleh Kwan, Ziang, dan yang lainnya (maaf lupa..) mengatakan bahwa justeru yang terjadi adalah korelasi negatif. Nah lho.. bagaimana ini? Apakah ide desentralisasi yang digembar-gemborkan oleh lembaga donor itu sebenernya hanya jargon saja? Hmm.. kalo si Mandra ditanya, mungkin jawabannya 'Au ah elap'.. hehe..

Tentunya.. ini butuh banyak studi lagi tentang itu.. terutama tentang gimana impactnya di Indonesia. Wah, untuk mendapatkan resultnya, tunggu hasil disertasi saya yach.. nanti saya posting lagi.. hehe.. sekarang ini saya hanya baru mendapatkan segitu aja, dan yach.. apa salahnya disharing (ya ngga??).

Jadi.. seberapa sukses desentralisasi di Indonesia? Mungkin jawaban yang terlintas sama saya pada saat ini adalah kita bisa mengukurnya dengan income distribution antar daerah, bagaimana tingkat pendidikan -apakah sudah menjangkau sampai ke pelosok tanah air atau tidak, apakah dareah terpencil sudah bisa merasakan nikmatnya listrik dan air bersih, atau apakah kesehatan sudah menjangkau rata ke seluruh pelosok tanah air. Karena inti dari desentralisasi adalah 'internalising cost and benefit' untuk people.. so, bagaimana mendekatkan pemerintahan kepada rakyatnya, itulah esensi yang terpenting dari sebuah jargon 'desentralisasi'.

Married to a Jihadist

2006-03-04T22:27:00.000Z

By Noor Huda Ismail
For The Straits Times In Barcelona

LAST year, I was invited to a monthly discussion at the Khadijah Mosque, one of the most active mosques in Singapore. Half of the audience comprised female religious teachers who give religious counselling to, and help in the rehabilitation of, the families of Jemaah Islamiah (JI) detainees. One woman expressed concern that very little attention had been paid to understanding the role of women in the terrorist group.

She was right. Our knowledge is limited.

But these days, after the arrest - in two separate cases late last year and this February - of five women who have recently been charged with smuggling bomb detonators and explosive materials from Malaysia into Indonesia, the Indonesian police are gaining a better understanding. ""Our investigations into these two cases show that terrorist groups are likely to be using women to assist them'', National Police spokesman Brigadier-General Anton Bachrul Alam was quoted by the Jakarta Post.

One of the most common ways women have come to join the group is through marriage. Sometimes, they marry known jihadists to provide support at home. And sometimes, they marry and work alongside their husbands.

The classic example is that of the Al-Qaeda point man in South-east Asia, Hambali, now under custody. Hambali married Noralwizah Lee Abdullah, whose father is Malay and mother a Chinse who converted from Buddhism to Islam. Like her husband, Lee would eventually also be known by several aliases, such as Acang, Lee Yen Lan, and Awi. She was actively involved in the recruitment of women to the group.

The pair met in the early 1990s in one of the small women corps under the tutelage of JI founders. She was in one such group when Hambali came to a meeting. My interviews with one of the lecturers in that circle revealed that one topic of the lecture was "Women and Jihad". Lee was eventually arrested with her husband in Ayutthaya, Thailand in 2003.

Next on the list would be Omar al-Faruq, an Al-Qaeda representative in South-east Asia, who married Mira Agustina, the daughter of Haris Fadhilah. Fadhilah was a hard core Darul Islam militia leader who fought in Ambon and died there. In this case, it was an arranged marriage between a jihadist and the daughter of a jihadist.

A Spanish security analyst here in Barcelona told me that Parlindungan Siregar, an Indonesian national who studied in Universidad Complutense de Madrid in 1987, had gone to Poso to run military training classes. To give his operation a greater chance of success, Siregar married the daughter of an Indonesian who had fought in Afghanistan, Omar Bandon. Siregar is a friend of Abu Dahdah, the head of Al-Qaeda in Spain.

Ken Conboy, in his book The Second Front, meticulously cited Indonesia's intelligence body BIN's report that a Melbourne resident, Jack Terrence Thomas (alias Jihad Thomas alias Abu Khair Ismail), married the daughter of a retired Indonesian police officer in Makassar. Australian authorities believed that Thomas had ventured to Kandahar for paramilitary instruction in mid-2001. The fact that he married the daughter of a police officer was to maximise connections.

JI leader Noordin Mohd Top married a girl from Riau who is a sister of Muhammad Rais, a JI member who was arrested by Indonesian police just a couple of months before the Marriott Hotel attack in Jakarta. The stoic Rais studied at the Ngruki Islamic boarding school, once also my alma mater.

During his break from his destructive plans, Noordin laid low while casting for new targets. Surprisingly, during that time, he married his second wife, Munfiatun Al Fitri, in a secret ceremony arranged by JI members in Surabaya in 2004. Al Fitri graduated with a degree in agriculture from Brawijawa University in Malang, East Java and taught Arabic at Pondok Pesantren Miftahul Huda, Subang, West Java.

One may be curious whether there is any example of women's participation in war in classical Islamic history.

I found fascinating the story of women from the time of the Prophet Muhammad who fought in his wars, cited in a brief treatise, Manaqib al sahabiyyat (the English title of which is The Merits of the Women Companions of the Prophet Muhammad). The treatise was written by the 13th century Muslim moralist, Abd al Ghani bin Abd al Wahid al Maqdisi.

Al Ghani wrote that a woman called Nusayba was said to have gone out to help the wounded during the Battle of Uhud (626), but then took up sword and sustained 12 wounds. She was quoted as saying that there were four women with her - she took up the sword, whereas another, who was pregnant, had a knife, and they fought alongside the men.

In the same vein, modern feminist Aliyya Mustafa Mubarok, in her collection, Sahabiyat Mujahidat (whose English title is The Fighters of Women Companions of the Prophet Muhammad), has gathered a list of 67 women who according to her fought in the wars. But the women fought under legal order from authorised religious figures such as the Prophet Muhammad himself or the caliphates, against foreign occupation of their countries.

I wonder, today, what the justificat Indonesia for women to partake in violence, since it isn't under any threat or foreign occupation. For the Qur'anic injunction is ""Do not transgress: truly God does not love the transgressor'', while the Prophet says: ""None of you believe until you love for your neighbours what you love for yourself''.

It is only by distorting and abandoning Islam's true teachings can anyone kill innocent civilians. Moreover, Muslims clearly are the biggest victims of this terror. In fact, Muslims are killing Muslims.

Silhouetted against lush paddy fields in Cigarung village in West Java in mid 2005, the son of Heri Golun, the suicide bomber who bombed the Australian Embassy in Jakarta in September 2004, cuddled me. He is a sweet baby boy. I can't imagine what his mother is going to tell him in the future about his father. Now that the husband is gone, she is the one carrying the burden of shame. What a life.

Noor Huda Ismail is a postgraduate student in international security studies St. Andrews University in Scotland.

bottom picture

2006-02-17T12:22:00.000Z

Top Banner

2006-02-16T13:26:00.000Z