Dukung musik Indonesia!!!

Oleh: Wisnu Tri , 10 Apr 2006
London Metropolitan University

Pernah memandang sebelah mata musik Indonesia? Wahh..anda salah sekali!!! Industri musik Indonesia kini telah jauh berkembang apabila kita ingin bandingkan 10-20 tahun yang lalu. Para insan musik di negara kita telah mampu melalang buana ke manca negara, bukan hanya di sekitar Asia Tenggara saja.


Seperti yang kita telah ketahui grup band seperti: Saykoji, Helena, Ello, Mike, Dewa, Project Pop, Padi, Radja, Peterpan, dll; mereka merupakan contoh grup band yang mampu mengambil hati penikmat musik di negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Hal ini terbukti dimana 22 nama artis musik Indonesia masuk nominasi di delapan kategori terbaik Anugerah Planet Muzik (APM) 2006. Sebuah penghargaan tahunan yang digelar 24 Maret 2006 yang lalu untuk para insan industri musik rekaman dari tiga negara Asia Tenggara, yaitu: Singapura, Malaysia, dan Indonesia.

Hal pertama yang mungkin terlintas dalam pikiran kita adalah, mereka mampu menjadi pop star di manca negara karena mereka mendapat dukungan dari record label yang memang telah dikenal secara Internasional. Tapi jangan salah, para insan musik Indonesia yang berkecimpung di indie label juga tidak kalah hebatnya. Mereka adalah para musisi yang memiliki idealitas yang tinggi dalam menyalurkan kreativitas mereka dengan menggabungkan melodi, harmoni, dan kata-kata. Contoh yang paling relevan adalah MOCCA. Band asal Bandung ini dinaungi oleh FFWD record, sebuah indie label yang pernah menangani band-band seperti: Homogenic dan Pure Saturday. Walaupun dibawahi oleh indie label, band yang vokalisnya merupakan adik dari novelis Dewi Lestari, kini telah dikenal hingga ke negeri matahari (red. Jepang). Berita terakhir dari mereka, tahun lalu MOCCA berhasil menjadi pengisi acara di sebuah festival musik di Okinawa, dan baru-baru saja meyelesaikan tur mengunjungi Malaysia dan Singapura. Guna menjaring lebih banyak penggemar secara nasional dan internasional, selain menggunakan bahasa Inggris dalam lirik lagu-lagunya, MOCCA juga menggunakan medium internet guna mempromosikan bentuk lagu retro pop jazz yang tampaknya berhasil menarik banyak penggemar. Di website mereka (www.mymocca.com) kita dapat mendownload podcast yang dibuat band ini, sebuah strategi marketing yang inovatif untuk sebuah band yang baru menelurkan 3 buah album. Untuk kedepan, seperti yang dilansir dari mymocca.com, di masa mendatang mereka juga akan membuat video podcast. Tentunya selain MOCCA masih ada juga grup band Indonesia lainnya yang telah berhasil menarik minat dari pendengar musik internasional, contoh: KOIL, Pure Saturday, Seringai, Teenage Death Star, The Adams, etc.

Tapi dibalik semua cerita kesuksesan tersebut, masih ada sebuah ketimpangan di dalam industri musik Indonesia. Satu hal yang telah membawa nama buruk bagi negara kita adalah: PEMBAJAKAN. Di seluruh kota-kota besar di Indonesia kita akan selalu menemukan para penjaja kaset atau cd bajakan. Tidak hanya di pinggiran jalan, pasar, atau di mal, bahkan ada orang-orang yang berani menjual barang-barang ini di bersebelahan dengan kantor polisi!!! Tapi tetap saja para aparat keamanan ini tidak melakukan apapun?!? Hal ini terbukti bagaimana pemerintah tidak mengambil perhatian khusus bagi masa depan para insan musik Indonesia. Menurut laporan The International Federation of the Phonographic Industry (ifpi) tahun 2005, Indonesia menjadi salah satu negara teratas di dunia dengan kadar pembajakan sebesar 80%. Dengan nilai pembajakan sebesar itu, industri musik Indonesia telah mengalami kerugian sebesar Rp 16 triliun/tahun, sedangkan nilai kerugian pendapatan pajak tahun 2004 lalu mencapai Rp 1,189 triliun. Mengapa hal ini dapat terjadi? Padahal landasan hukum untuk melindungi para musisi kita telah tersedia, yaitu UU Hak Cipta nomor 19. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah kita mau mengambil kebijakan dalam hal ini!

Untuk menunggu pemerintah kita mengambil inisiatif dalam mengatasi pembajakan yang sudah menjamur, tentunya akan menghabisakan waktu yang cukup lama, dimulai dari proses birokrasi dan rapat-rapat yang tiada habisnya. Tanggal 9 Maret setahun yang lalu, Indonesia memperingati Hari Musik Indonesia. Sebuah hari dimana para seniman kita turun ke jalan untuk memberi himbauan kepada masyarakat Indonesia bagaimana pembajakan telah merampas income mereka. Untuk itulah kini saatnya kita mulai menghargai musik Indonesia baik itu traditional music ataupun popular music. Bagaimana caranya??? Kita bisa memulai dengan membeli kaset atau cd asli, daripada membeli cd bajakan yang dapat kita peroleh di beberapa tempat di Jakarta dengan harga Rp 5.000,- . Atau kita bisa membeli lagu-lagu ini di dunia maya. Seorang jurnalis dan penikmat musik indie Indonesia bekerjasama dengan sebuah produk rokok yang cukup terkenal di Indonesia, telah membuat website khusus dimana penikmat popular music Indonesia bisa mendapatkan lagu-lagu keinginannya hanya dengan sebuah klik dari tombol mousenya. Bahkan website ini memberikan kesempatan bagi para band baru untuk mempromosikan karya mereka di internet. Silahkan dilihat saja di website ini http://www.equinoxdmd.com/

Inti dari wacana ini adalah, bagaimana kita tidak bisa menunggu pemerintah untuk melindungi hak cipta dari para seniman Indonesia. Semua itu harus berawal dari hati nurani kita yang paling dalam. Dengan mendukung musik Indonesia, maka kita akan menyelamatkan mata pencaharian seniman Indonesia!!! WT.

Wisnu Tri adalah Mahasiswa Mass Communication and Music and Media Management di London Metropolitan University

Sutan Sjahrir sang Bung Kecil

Sangat sedikit saya bisa menemukan biografi atau sepak terjang tokoh-tokoh nasional yang bersahaja, negarawan, berpikir besar seperti Sutan Sjahjir. Menjadi seorang yang islamis-sosialis tidak mengurangi nilai beliau sebagai nasionalis-demokrat. Trims Kompas, yang sudah mengkat sekelumit kisah beliau. hadi

Kompas, Selasa, 11 April 2006

Politika : Bung Kecil

Perdana menteri kita yang pertama, Sutan Sjahrir, tutup usia sebagai tahanan politik oleh Orde Lama tanggal 9 April 1966 di Zurich, Swiss. Ia diizinkan berobat ke Zurich sejak Mei 1965 oleh Presiden Soekarno yang dalam izin tertulisnya mengatakan Sjahrir boleh berobat ke mana saja kecuali Belanda.

Pendiri Partai Sosialis Indonesia (PSI) tahun 1948 itu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata tanggal 19 April 1966. Si "Bung Besar" Presiden Soekarno yang sekitar satu bulan sebelumnya dipaksa menandatangani Surat Perintah 11 Maret karena alasan keamanan tidak mungkin menghadiri upacara pemakaman rekan seperjuangannya, Sjahrir, si "Bung Kecil".

Hampir semua wakil perdana menteri (waperdam) politik menghadiri upacara pemakaman Sjahrir, termasuk Letjen Soeharto, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dan Adam Malik. Mantan Wakil Presiden Mohammad Hatta memberikan sambutan di hadapan liang lahat Sjahrir, sementara Menhankam/Kasab Jenderal AH Nasution menjadi inspektur upacara pemakaman.

Ratusan ribu warga Jakarta berjubel di kanan dan kiri jalan ketika jenazah Sjahrir tiba tanggal 18 April di Bandara Kemayoran, maupun saat jenazah diberangkatkan dari rumah duka di daerah Menteng menuju ke TMP Kalibata. Presiden Soekarno saat itu langsung menetapkan Sjahrir sebagai Pahlawan Nasional dan pemerintah menyerukan rakyat menaikkan bendera setengah tiang selama tiga hari sebagai tanda berkabung nasional.

Suami Ny Poppy Sjahrir itu menghabiskan hari-hari terakhirnya di balik jeruji Orde Lama. Penjajah Belanda juga beberapa kali mengasingkan Sjahrir, antara lain ke Boven Digul (Papua) dan Bandarneira (Maluku).

Sjahrir ditangkap atas perintah Presiden Soekarno sekitar pukul 04.00 tanggal 18 Januari 1962 di rumahnya di Jalan HOS Cokroaminoto 61, Jakarta Pusat. Sejak itulah ayah dua anak itu berpindah-pindah ke berbagai penjara di Kota Madiun (Jawa Timur), RSPAD (Jakarta Pusat), Jalan Keagungan (Jakarta Utara), dan RTM Budi Utomo (Jakarta Pusat).

Sjahrir, kelahiran Padangpanjang, Sumatera Barat, 5 Maret 1909, ditangkap karena dituduh mau menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Sjahrir diduga ikut terlibat dalam percobaan pembunuhan Presiden Soekarno ketika iring-iringan mobil Kepala Negara dilempari sebuah granat di Makassar tanggal 7 Januari 1962.

Hasil pemeriksaan terhadap mereka, yang dituduh menjadi anggota kelompok makar Verenigde Ondergrondse Corps (Korps Bawah Tanah Bersatu) direkayasa seolah-oleh terkait dengan "komplotan Bali".

Sjahrir, yang kerap pergi ke berbagai daerah untuk menyiapkan kader PSI, memang sempat datang ke Pulau Bali. Dan pada tanggal 18 Agustus 1961 di Pulau Dewata itu sedang berlangsung sebuah acara kremasi untuk bekas Raja Gianyar dan Sjahrir diundang oleh anak almarhum sang raja, Anak Agung.

Sjahrir datang tidak sendirian karena ada pula undangan lain, yakni Bung Hatta serta sejumlah tokoh PSI lainnya. Entah mengapa, pertemuan yang dihadiri dua tokoh penting Angkatan ’45 dan kalangan politik lainnya itu dicurigai sebagai sebuah persiapan untuk melancarkan makar oleh "komplotan Bali".

Adalah Kepala Badan Pusat Intelijen (BPI) Soebandrio yang melaporkan kepada Presiden Soekarno tentang "komplotan Bali" itu.

Sjahrir yang sempat bercita-cita melamar ke angkatan udara itu menjadi PM memimpin kabinet selama tiga kali dalam periode 1945-1947. Setelah dibebaskan dari penjara Belanda tahun 1942, Sjahrir menjadi "orang nomor tiga" dalam perjuangan Angkatan ’45 untuk mencapai kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Ketika menempuh pendidikan di Belanda, Sjahrir ikut serta di dalam Perhimpunan Indonesia yang pernah dipimpin oleh Bung Hatta. Ketika kembali ke Hindia Belanda, mereka aktif memimpin Pendidikan Nasional Indonesia yang menempatkan kedaulatan rakyat setinggi-tingginya, sekaligus memberdayakan rakyat jelata melalui pendidikan.

Sjahrir mencapai karier puncak politiknya ketika menulis Perjuangan Kita, sebuah manifesto yang membuat dia berseberangan dengan (juga menyerang) Bung Karno. Jika Soekarno amat terobsesi kepada persatuan dan kesatuan, Sjahrir justru menulis, "Setiap persatuan hanya akan bersifat taktis, temporer, dan karena itu insidental. Usaha-usaha untuk menyatukan secara paksa hanya menghasilkan anak banci. Persatuan semacam itu akan terasa sakit, tersesat, dan merusak pergerakan".

Satu lagi kecaman terhadap Bung Karno. "Nasionalisme yang Soekarno bangun di atas solidaritas hierarkis, feodalistis, sebenarnya adalah fasisme, musuh terbesar kemajuan dunia dan rakyat kita". Ia juga mengejek gaya agitasi massa Soekarno yang menurut dia tidak mendatangkan apa-apa.

Beberapa kalangan menilai karier politik Bung Kecil selesai setelah diketahuinya hasil Pemilihan Umum 29 September 1955 yang memperlihatkan bahwa PSI cuma merebut sekitar dua persen suara atau merebut lima kursi di parlemen yang terdiri dari 257 kursi. "Kami, orang-orang Sosialis dalam arti yang tepat, adalah tukang-tukang mimpi profesional," ujar Bung Kecil berseloroh.

Walaupun praktis sudah pensiun dari aktivitas politik pada paruh kedua dekade 1950, Bung Kecil terkena getah kesalahan yang dilakukan PSI. Salah seorang dari jajaran pengurus PSI, Sumitro Joyohadikusumo, pindah ke Singapura untuk mendukung pemberontakan PRRI/Permesta tahun 1957-1958.

Sejak itulah Bung Kecil dan PSI disebut Bung Besar sebagai "cecunguk" yang antipersatuan dan kesatuan yang wajib ditumpas sampai habis.

Charil Anwar, salah seorang pemuda pengikut Sjahrir, menulis sebuah sajak "Mereka yang Kini Terbaring antara Krawang-Bekasi". Bunyinya begini: Kenang, kenanglah kami/Teruskan, teruskan jiwa kami/Menjaga Bung Karno/Menjaga Bung Hatta/Menjaga Bung Sjahrir.

Mereka sudah lama pergi dan tiada meninggalkan harta benda, kecuali kekayaan buah pikiran dan tekad perjuangan demi mencapai kemerdekaan. Masih adakah "bung" di antara kita, itulah pertanyaannya.

Belajarlah dari China

Menarik pemikiran Ignatius WW tentang belajar dari China. Ketelanjangan Indonesia, ketidakjelasan visi mau dibawa kemana negara ini di tengah-tengah tarik-menarik isu globalisasi, menyebabkan Indonesia tidak bisa menjadi tuan di tanahnya sendiri. Belajarlah dari China... sebuah pesan yang jauh-jauh hari sudah dikumandangkan oleh Ali ra. Hadi

Kompas, Sabtu, 08 April 2006
Sosok dan Pemikiran Ignatius Wibowo Wibisono, dosen Fakultas Sastra Universitas Indonesia

Posisi Indonesia yang strategis, ada di posisi silang, sejak zaman kolonial memang telah menjadi incaran kekuatan dari luar dan sasaran kekuatan global. Kekuatan itu hadir dalam segala bentuknya, seperti perdagangan dan agama. B Josie Susilo Hardianto

Dalam balutan kemeja dan celana panjang sederhana berwarna abu-abu, Ignatius Wibowo Wibisono, dosen Fakultas Sastra Universitas Indonesia, untuk beberapa mata kuliah tentang isu-isu China dan dosen pada Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara menerima dengan hangat. Berikut petikan wawancaranya.

Apa yang Anda lihat dari globalisasi di China dan negeri ini?

Pada masa Presiden Soekarno, Indonesia pernah menutup diri beberapa waktu. Soekarno menyerukan Indonesia keluar PBB. Tetapi, pada dasarnya Indonesia adalah terbuka. Semasa Soeharto berkuasa, Indonesia setengah tertutup. Investasi asing boleh masuk, tetapi tak bebas merambah. Kita baru betul-betul terbuka sejak tahun 1998 ketika IMF masuk. Kala itu Indonesia dipaksa membuka pasar sehingga kini ada investor asing di mana-mana.

China dulu juga jadi sasaran kolonialis Inggris ketika dikalahkan dalam perang candu, ada Jerman, Perancis, Amerika, Jepang, Rusia semua menjarah China. Tetapi, kemudian China menjadi negara tertutup selama pemerintahan Mao Che Thung. Yang menarik adalah mengapa Indonesia cepat terbuka dan mengapa China tidak. Kini Indonesia seperti telanjang bulat, sedangkan China tidak.

Maksudnya?

Begini, China itu masih melindungi negaranya. Investasi asing masuk, tetapi tidak gila- gilaan. Pemerintah mengontrol mereka. Investasi asing hanya bisa masuk ke wilayah tertentu yang ditunjuk negara. Di Indonesia sistem devisa kita bebas sebebas-bebasnya. Kita dapat mentransfer uang ke New York sebanyak-banyaknya. China dikenal sangat ketat mengontrol lalu lintas mata uang. Sistem keuangan dikendalikan empat bank pemerintah. Bank swasta belum masuk ke ritel. Perdagangan bebas terjadi, tetapi di bawah kontrol negara.

China kan juga masuk WTO, bagaimana itu?

Indonesia masuk WTO, China juga, tetapi China belum 100 persen menaati WTO. Mengapa mereka berani menentang? Itu karena kemauan pemimpin partai komunis yang berkuasa. Mereka punya komitmen untuk membangun China yang kuat dan perkasa. Komitmen itu ada juga pada era Mao Che Tung dengan gerakan lompatan pada 1959 berusaha mengejar Amerika dalam waktu 15 tahun dan Inggris dalam 10 tahun. Komitmen itu juga ada dalam pemerintah Deng Xio Ping. Kini mereka mati-matian mewujudkan China yang kaya dan perkasa.

Bagaimana komitmen itu dibangun?

China punya kebanggaan luar biasa terhadap bangsanya. Ini tak bisa dilepaskan dari sejarah bangsa China yang panjang sejak masa kebesaran dinasti-dinasti seperti Han, Thang, Ming, dan Ching. Pada masa itu China sangat dihormati di kawasan Asia Timur. Selain itu, pengalaman traumatik terpuruk selama 100 tahun di bawah Inggris juga memberi tambahan energi untuk mengembalikan kejayaan masa lampau. Mengembalikan kejayaan China berarti menjadi hegemon lokal, sekurangnya di Asia Timur seperti masa Dinasti Han, Thang dan Ming.

Bagaimana mewujudkannya dalam ekonomi modern?

Ketika reformasi, mereka punya komitmen menarik investor asing. Itu dilakukan sejak masa Deng Xio Ping. Namun, mereka tak mau investor asing menjadi seperti pada masa penjajahan, ketika semua wilayah China dijarah. Investor asing boleh masuk tetapi hanya di wilayah-wilayah seperti Shenzen. Ada kompromi, di satu pihak terbuka, di pihak lain tertutup. Itu dilakukan agar Pemerintah China tetap memegang kendali. Sekarang ada 100 wilayah dengan berbagai tingkatan dari sangat terbuka, cukup terbuka, dan kurang terbuka. Itu sebabnya ada development zone atau special economic zone.

China mampu mengatur pintu investasi dan memperkuat ekonomi mereka karena kekuatan mereka ada pada ekspor yang berlipat-lipat. Dari mana ekspor itu? Ya, dari investor asing yang masuk ke China serta kekuatan domestik. Caranya dengan memberikan angin kepada swasta. Namun, mereka harus bersaing dengan BUMN untuk menjadi pemain besar.

Bagi laki-laki kelahiran Ambarawa, 2 Agustus 1952, itu, langkah China dapat dilihat sebagai sebuah cara menyikapi globalisasi. Pemerintah China sadar tak mungkin mereka mengendalikan negara sebesar itu hanya dari Beijing. Maka, mereka memberikan izin kepada pemda untuk secara otonom menarik investor asing. Ada kebijakan yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk memutuskan apakah investor diizinkan masuk atau tidak. Juga soal pajak, ada negosiasi antar pemerintah pusat dengan daerah. Itu menjadi nilai tawar terhadap globalisasi. Globalisasi tak menyebabkan mereka membiarkan perusahaan asing menguasai segala-galanya. Globalisasi tak boleh merusak China.

Bagaimana dengan Indonesia?

Kita tak pernah membanggakan Majapahit, Kediri, Singosari, Mataram, dan Sriwijaya. Kita tak punya itu. Orang Sunda, misalnya, tak mau membanggakan Majapahit. Yang ada hanya kebanggaan lokal, bukan kebanggaan sebagai bangsa. Ini kekurangan besar kita. Di satu sisi, ada baiknya karena tak perlu terikat dengan masa lampau. Namun, Indonesia menjadi tidak belajar dari masa lampau. Akhirnya kita tak punya visi ke depan.

Kita pun tak punya gairah menjadi hegemon di ASEAN. Indonesia mau ke mana tidak jelas. Di Indonesia anti-Barat itu kuat sekali, anti-Amerika juga kuat walaupun ada juga kelompok pro-Barat. Di China semuanya ingin seperti Amerika, lalu ingin menyalip dan menyaingi Amerika. Kita tidak. Kita tak punya daya dorong untuk menciptakan Indonesia seperti apa, tak ada strategi yang jelas, terutama setelah reformasi.

Bukankah reformasi memberi peluang untuk maju?

Setelah reformasi, Indonesia hancur. Ibaratnya rumah, semua tembok yang dibangun dirobohkan kehadiran IMF. Ketika kita mendapat utang dari IMF, kita harus tunduk pada apa yang namanya Structural Adjustment Program. Harus ada privatisasi, harus ada deregulasi, free trade. Indonesia sudah dirobohkan.

Kebijakan investasi menjadi tidak jelas. Indonesia telah jadi sinking state. Privatisasi, misalnya, membuat kita tak lagi punya pendapatan dari BUMN. Lalu dengan bermacam kebijakan free trade, Indonesia tak bisa mengendalikan lagi pendapatan dari bea impor. Dulu kita masih punya pendapatan dari bea impor, lha sekarang bea impor harus diturunkan, kita mengalami pengurangan keuangan drastis. Semua barang boleh masuk termasuk dari China. Beras dari Vietnam yang heboh itu boleh masuk. Exxon, Freeport, Newmont, Mossanto juga masuk.

Dengan proses demokratisasi seperti sekarang, kita tidak tahu mau ke mana. Partai-partai tak lagi berpikir dalam kerangka Indonesia, tetapi kerangka partai. Pemerintah tak pernah tegas dan jarang mengambil inisiatif. Mereka selalu tawar-menawar dengan legislatif agar selamat. Sistem fraksi juga menghambat kebebasan anggota parlemen.

Demokratisasi di Indonesia dibangun saat rakyat terjerat krisis ekonomi. Padahal, demokrasi akan berkembang dalam kondisi rakyat makmur. Asumsinya, jika pendapatan per kapita 3.000 dollar AS per tahun dan tingkat pendidikan mereka tinggi, proses demokrasi dapat berjalan. Demokrasi mengandalkan apa yang dinamakan individual choice. Semua orang tahu apa yang diputuskan. Pemilih di Indonesia adalah korban agitasi, provokasi, atau money politic.

Di China tidak ada demokrasi karena pendapatan per kapita mereka masih di bawah 1.000 dollar AS per tahun. Itu menjelaskan mengapa transisi ke demokrasi tak dapat digabung dengan pembangunan ekonomi ala kapitalis. Di China pemerintah melakukan pembangunan ekonomi, sementara proses demokratisasi dijanjikan nanti. Sekurangnya mereka mengatakan itu. Di Indonesia tidak. Proses transisi demokrasi dan kapitalisme berjalan dengan seluruh keguncangannya. Dua arus kekuatan itu saling mematahkan.

Globalisasi di Indonesia lebih menghancurkan?

Ya, iya dong. Globalisasi itu ada dalam bentuk arus organisasi internasional, seperti IMF, World Bank, dan WTO. Belum lagi kekuatan multinational coorporation, seperti Exxon, Newmont, Freeport yang makin membuat Indonesia terseok-seok. Jadi seorang Susilo Bambang Yudhoyono seakan-akan dicabik kiri-kanan oleh kekuatan global kapitalis, termasuk kapitalis domestik yang meminta ini-itu.

Apakah Pemerintah Indonesia tidak sadar akan itu?

Saya kira semua pemimpin sadar. Komitmen juga beberapa orang mungkin punya. Tetapi, kekuatan eksternal dan internal itu bertabrakan, membuat pemimpin sulit berkutik. Misalnya, ada pengaruh dari hadirnya Menteri Luar Negeri AS ke Indonesia. Secara psikologis kita seperti takut dengan asing.

Kalau China?

Sayang, Indonesia tak punya figur seperti Deng Xio Ping. China oleh AS diminta merevaluasi mata uangnya agar tidak terlalu murah. Selama dua tahun AS menekan berkali-kali. Akhirnya China setuju, tetapi naiknya sedikit. AS menekan lagi, tetapi China berani menolak.

Kita? Beras Vietnam saja tak bisa kita tolak. Petani kita menjerit-jerit, tetapi tidak ada yang peduli. Kita mencabut subsidi pupuk karena dilarang IMF. Lha, bagaimana itu, subsidi pupuk dilarang, tetapi impor beras dipersilakan. Berhadapan dengan Freeport dan Exxon yang mengeruk kekayaan Indonesia, kita malah berpikir toh kita masih untung karena mendapat sesuatu. Karena itu, tuntutan warga Papua sebenarnya nyata. Freeport sudah di sana sejak 1967, tetapi Papua masih seperti itu. Tuntutan orang Papua itu sah.

Apa yang mesti dilakukan?

Presiden Yudhoyono harus benar-benar memanfaatkan mandat rakyat. Jangan terlalu peduli dengan partai atau bertindak seolah pemerintahan bersifat parlementer. Yudhoyono orang cerdas, jadi mestinya mampu menggunakan dukungan rakyat, jangan malah bermain dengan partai. Tidak akan maju. Belajarlah dari China....

I hear Jakarta's lovely...

The following article is not written by my friend as usual, however John Aglionby tried to deliver a clear message about president Susilo Bambang Yudhoyono. It is always joyfull welcoming a bit good news from famous columnis like him. editor.

Western leaders are falling over each other to shake hands with Indonesia's most progressive president for years, writes John Aglionby

Guardian, Wednesday April 5, 2006


If the number of prominent statespeople beating a path to his door is anything to go by, Indonesia's president, Susilo Bambang Yudhoyono, can arguably claim to be the pin-up of the developing world: the person global leaders want to be seen with.

First there was the American president, George W. Bush, who asked to sit next to Mr Yudhoyono (or SBY as he is usually referred to) at a United Nations lunch in New York last year. More recently there have been Jakarta visits by - in addition to Indonesia's neighbours - the Chinese president, Hu Jintao, the American secretary of state, Condoleezza Rice, and last week, Tony Blair (the first by a British leader since 1985). Arriving this Friday is Jan Peter Balkenende, the prime minister of the Netherlands, Indonesia's former colonial power. Other western leaders are thought to be strongly considering trips to Indonesia in the next month or two.

more article? follow this link

US soft power and Rice's visit to Indonesia

Noor Huda Ismail, Jakarta Post April 2006

In 2003 at the World Economic Forum in Davos, Switzerland, George Carey, former Archbishop of Canterbury asked Secretary of State Colin Powell why the United States seemed to focus only on its hard power rather than its soft power.

Secretary Powell replied that the U.S. needed hard power to win World War II, but continued: "And what followed immediately after hard power? Did the United States ask for dominion over a single nation in Europe? No. Soft power came in the Marshall Plan. We did the same thing in Japan"

What is soft power?
Joseph Nye Jr, former head of the Kennedy School of Government at Harvard University and former Chairman of the National Intelligence Council and Assistant Secretary of Defense in the Clinton administration, in his book Soft Power:

The means to Success in World Politics coined the term "soft power" to describe a nation's ability to attract and persuade. "To get what you want through attraction rather than coercion or payment," Nye writes.

Nye argues that the U.S. has many resources that can potentially provide soft power, particularly when one considers the ways in which economic prowess contributes not only to the wealth but also to reputation and attractiveness.

Not only is America the largest economy, but nearly half of the top 500 global companies are American, five times as many as second-placed Japan as reported by August's edition of Business Week in 2003.

To gauge America's image in countries with majority Muslim populations, including Indonesia, Pew Global Attitude Project in 2003 conducted a research study entitled What the World Thinks in 2002. The result was that 70 percent of respondents candidly expressed their admiration of U.S technology and science advantage and almost 40 percent of them were attracted by American music, movies, TV, American ideas about democracy and American way of doing business.

Sadly, the four-week war in Iraq in the Spring of 2003, which so dazzlingly displayed America's hard military power, has changed everything. There was a dramatic decline in U.S. popularity worldwide, even in countries like Spain and Italy, whose governments supported the war.
While in friendly Muslim countries like Indonesia, still according to the poll by Pew Global Attitude Project, America's image has declined to less than 15 percent, which was the lowest percentage ever measured. This was partly contributed by the presence of the first Arabic Qatar-based television, Al Jazeera that showed bloody pictures of civilian casualties night after night.

In response to this drastic image decline, on September 30, 2003, London based newspaper, The Financial Times, wisely wrote:

"To win the peace, therefore, the U.S. will have to show as much skills in exercising soft power as it has in using hard power to win the war".

Last week, nearly three years after the war on Iraq began, the U.S. Secretary of State Condoleezza Rice visited Indonesia, the largest country in Southeast Asia. Its population of over 220 million is greater than all other Southeast Asian countries combined.

The region has suffered from terrorism of a transnational nature and has tended to deconstruct the traditional division between states and non-state actors and issues areas, as well as broadening the concept of security away from its tradition of state-centric frameworks to include transnational networks, non-state actors and objectives. Rice's visit also highlights the importance of Indonesia, which sits alongside the Strait of Malacca, one of the world's most important shipping lanes, against the backdrop of the rise of China.

Since the early 1990s, the Chinese have reduced their strength on the border with Russia while extending their reach in the South China Sea. Bordered on the north by Taiwan and China, on the east by the Philippine Islands, on the south by Indonesia and Malaysia, it adjoins the most dynamic and powerful states in Asia.

Members of ASEAN have responded to the growing Chinese power by expanding the reach and firepower of their air and naval forces -- in some instances, obtaining ocean-going warships for the first time in their history.

The U.S. still has a chance to win Muslim hearts and minds in Indonesia.
The clear example was the U.S. response to the December 2004 earthquake and tsunami, which killed more than 100,000 Indonesians. The response included emergency food assistance, relief supplies, temporary shelter, water and sanitation for those affected. It is precisely this type of American soft power that has made the U.S a hero.

Also, the tsunami relief became a bonus for both countries. It transcended the U.S.-Indonesia divide on military ties. In November, 11 months after the tsunami, the two countries resumed full military ties despite the country's failure to hold its military accountable for mass killings in East Timor conducted by militias after residents of the annexed province voted for independence in 1999.

The 2003 Iraq War is not the first policy action that has made the U.S. unpopular. Three decades ago, many people around the world objected to America's war in Vietnam. When the policy changed and the memory of war evaporated, the U.S. recovered much via soft power.
Will Rice exercise American soft power like her predecessor, Secretary Powell, here in this region? We will soon find out.

The writer earned a British Chevening scholarship and is now in the postgraduate program in International Security Studies at St. Andrews University. He can be reached at noorhudaismail@yahoo.com

Questioning Australian asylum granting policy

By Yasmi Adriansyah, Oxford

The Jakarta PostTuesday,

April 4, 2006

The granting of Temporary Protection visas by the Australian authorities to 42 Indonesians from Papua Province has caused diplomatic problems between thetwo countries. Indonesia has called its envoy home while waiting for aconvincing explanation and further reaction from the Australian Government. Diplomaticties between the two have plummeted, instead of peaking as they should haveafter a recent official visit by Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyonoto Australia.

Indonesia's position is clear -- Australia should not have granted any visassince the Papuans were not under threat or facing political abuse. Furthermore, Indonesia knows that Australia officially recognizes Indonesia'sintegrityand does not support the Papuan separatists. Hence, granting visas to Papuansis considered a double standard, a game played by Australia, as the fleeingfigures often claim human rights violations in the easternmost province ofIndonesia.

Since the ball is now in Australia's hands, let us now ask Australia why thispolicy took place.

Australia's statement that its asylum policy is independent is its right.Because of this, Australia should be able to convince Indonesia of the legalbasis of the policy's principles. If Australia fails to provide a legal explanation of the policy, it is logical for Indonesia to consider Australia ashaving avested interest in Papua.

Based on this reason, Australia should be very careful in stating the explanation since Indonesians are not people without knowledge. Indonesiansmightalso have questioned how a policy of one government body could be independentfrom the Federal Government.

There is no doubt that Indonesia should respect Australia's claim that thegranting of the visas to the Papuans was in accordance with the country's legislation and international law. It is commonly understood in internationalrelations that national jurisdiction and international law are put in highesteem.Again, it is the right of Australia to conduct any policy it wishes to.Nevertheless, the policy on seeking asylum within Australia should beconducted consistently in order not to be regarded as having a hidden agenda.

Human Rights Watch (HRW), a non-governmental organization, has released areport titled By Invitation Only: Australian Asylum Policy. In this report, HRWwrites that Australia has been using a double standard in its treatment towardasylum seekers by accepting some "preferred" asylum seekers while at the sametime rejecting others.

Why did the Australian authorities move so quickly to grant the Papuans visas? This question is legitimate since there is no coherence between thepreviouspolicy (in rejecting the asylum seekers) and the current one. Even thoughIndonesian President Yudhoyono had told Prime Minister John Howard that thePapuans were not suffering political abuse and requested Howard send them backtoIndonesia, Australia chose to move backward by granting the visas.

As one of its closest neighbors and friends, Australia definitely knows howsensitive this issue is for Indonesia. The top priority on Indonesia's agenda is national integrity. The tragedy of East Timor was very bitter for Indonesia and it has been trying hard not to repeat its miserable history. Therefore, any attempts to upset national integrity will heavily counteracted by the Government.

Australia keeps saying that it supports Indonesian national integrity. Sadly, by granting visas to the Papuans, Australia has already given fuel to theseparatist movement which Indonesia for years has been trying to control. That Indonesia feels betrayed by Australia is understandable.

Indonesia has shown its clear and strong position against Australia's behavior. By recalling its envoy, Indonesia has given a signal that it is even willing to sacrifice good relations with its neighbor for the sake of national integrity.

Australia could buy time and hope Indonesia's anger will ease later. Nevertheless, since Indonesia is very firm in its position, the quiet reaction ofAustralia might not help at all. As long as there is no change of its policytoward the Papuans, it is very unlikely Indonesia will consider recovering itstieswith Australia. In other words, diplomatic relations between the two countries at the currenttime depend on Australia. Indonesia has made its opinion of the matter clear. The choice to make relations better or worse rests, at this point, with theother side.

Quo vadis, Australia?

The writer is Postgraduate Scholar at Oxford University, the UK and can bereached at adrian.yasmi@....