Alternatif Globalisasi Neoliberal

Oleh Martin Manurung
Sumber: Suara Pembaruan, 8 Maret 2006, hlm. 9. dan Indoprogress

Dewan Gereja-Gereja Sedunia (World Council of Churches/WCC) dalam Sidang Raya-nya yang ke-9 di Porto Alegre, Brazil, yang berakhir 23 Februari yang lalu merilis sebuah dokumen penting dalam sejarah gereja di era globalisasi neoliberal. Dalam dokumen resminya yang berjudul “Alternative Globalization Addressing Peoples and Earth (AGAPE)” menyatakan dengan tegas bahwa “…paradigma ekonomi neoliberal telah mengakumulasikan kekayaan material di tangan sekelompok kecil orang. Proses akumulasi kekayaan itu telah membawa ketimpangan yang semakin besar dan kecenderungan destabilisasi yang tinggi. Kehidupan mereka yang miskin telah dikorbankan demi keuntungan mereka yang kaya” (AGAPE 2005: 14).

Seruan progresif WCC itu adalah hasil dialektika perjalanan panjang gereja-gereja sedunia dalam mengamati perkembangan globalisasi neoliberal sejak Sidang Raya 1998 di Harare (dengan dokumennya berjudul “The Logic of Globalization Needs to be Challenged by an Alternative Way of Life of Community in Diversity”). Sebagaimana dinyatakan dalam dokumen tersebut, gereja-gereja sedunia mengambil sikap untuk berpihak kepada gerakan sosial dan serikat buruh dalam rangka melawan kerakusan modal dalam globalisasi neoliberal yang semakin membawa dunia kepada ketidakadilan. Bersama-sama elemen masyarakat sipil, gereja-gereja memperjuangkan pemberantasan kemiskinan, perdagangan yang adil, pengendalian dan pengaturan pasar keuangan global, kelestarian alam, melawan privatisasi kebutuhan publik, reforma agraria, kelayakan kerja dan upah, dan melawan kekuasaan hegemonik pasar.

Bagaimana tidak? Ditengah mitos globalisasi neoliberal yang katanya akan mengangkat dunia dari keterpurukan, jumlah orang miskin justru meningkat dari 800 juta orang pada tahun 1995 (ketika World Trade Organization/WTO didirikan) menjadi 850 juta pada tahun 2005. Laju pertumbuhan ekonomi per kapita baik di negara maju maupun di negara berkembang pun melambat. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita negara-negara termiskin di dunia (dengan PDB per kapita antara US$ 375 – US$ 1.121 pertahun) sejak periode 1980-2000 terus melambat 0.5% tiap tahun (Chang 2005: 18). Globalisasi telah membawa dunia pada jurang kemiskinan yang semakin dalam, sehingga 20% penduduk terkaya di dunia menguasai 86% total konsumsi dunia. Kelestarian lingkungan hidup pun memburuk dengan deforestasi mencapai 940.000 kilometer persegi di wilayah-wilayah termiskin dunia sejak 1990.

Inilah kenyataan globalisasi dimana Indonesia pun turut ‘bermain’ dengan mengaplikasikan kebijakan-kebijakan ekonomi neoliberal dengan pencabutan jaminan sosial melalui subsidi dan menjual semakin banyak sektor-sektor hajat hidup orang banyak kepada para pemodal dengan jargon ‘pasar bebas’.

Komponen Pokok Neoliberalisme

Paradigma ekonomi neoliberal memiliki tiga komponen pokok. Pertama, ia mengangkat peran pasar diatas peran negara, civil society dan sistem demokrasi partisipatoris dalam menata ekonomi dan arus barang dan modal. Kedua, mendewakan peran dan cakupan sektor privat dan kepemilikan privat di atas kepentingan publik. Ketiga, menganggap bahwa tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) hanya dapat dicapai melalui pasar. Sehingga ketika kebijakan-kebijakan ekonomi neoliberalnya ternyata justru tidak membawa hasil seperti yang dijanjikan, maka kesalahan akan ditimpakan semata kepada tata kelola pemerintahan yang buruk (bad governance).

Paradigma inilah yang diagung-agungkan oleh para promotor neoliberal, diantaranya Margaret Thatcher di Inggris dan Ronald Reagan di Amerika Serikat pada periode 1980-an, dengan mengatakan “There is no alternative!” (“Tidak ada pilihan!” Bandingkan dengan pidato mantan presiden Soeharto pada pembukaan Konferensi APEC di Bogor, 1994).

‘Globalization from Below’

Gerakan progresif sedunia melawan neoliberalisme menyerukan alternatif terhadap globalisasi neoliberal. Perlawanan itu datang dari gerakan negara-negara Amerika Latin yang bekerja sama dalam forum ALBA (Alternativa Bolivariana para la América), kerja sama gerakan sosial sedunia melalui World Social Forum (WSF), sampai kepada Dewan Gereja-Gereja Sedunia sebagaimana disebutkan di atas.

Perlawanan inilah yang disebut oleh Steger (Globalism, 2005) sebagai ‘globalization from below’ (globalisasi dari bawah) yang merupakan anti-thesis dari ‘globalization from above’ (globalisasi dari atas). Nasib dunia tidak boleh hanya ditentukan oleh para korporat besar dan para elit yang berkumpul dalam WTO. Nasib orang-orang miskin tak boleh diperdagangkan sebagai trade-off dari liberalisasi perdagangan sebagaimana terjadi pada sidang-sidang tawar menawar di WTO.

‘Globalisasi dari atas’ harus dilawan sebelum dunia seluruhnya lunas dijual kepada para pedagang. ‘Globalisasi dari bawah’ mengangkat suara-suara yang selama ini tak didengarkan dalam WTO dan World Economic Forum (WEF), yakni suara masyarakat miskin dan marjinal untuk turut serta menentukan arah dunia. ‘Globalisasi dari bawah’ menyerukan agar globalisasi neoliberal dengan perdagangan bebas-nya (free trade) digantikan dengan perdagangan yang adil (fair trade). Sebagaimana dikatakan oleh Steger, “relasi pasar memang penting, akan tetapi demi melayani kebutuhan manusia, maka pasar harus diabdikan pada kesejahteraan seluruh manusia” (hlm. 148).

Penulis adalah penerima beasiswa chevening dan saat ini sedang menyelesaikan MA di School of Development Studies, University of East Anglia, UK

Kapan Bangsa Ini Bekerja?

Oleh Meuthia Ganie-Rochman

SEORANG konsultan manajemen perkotaan yang melakukan penelitian di dua puluh kota mengatakan salah satu hasil pengamatannya yang mengejutkan (atau tidak?). Menurut dia, hasil lima tahun setelah "reformasi" adalah penyingkiran orang-orang berkeahlian. Orang-orang ini seperti tidak mendapat tempat yang pantas untuk pengetahuan dan keahliannya.

Di pelbagai daerah orang sibuk berpolitik. Kebanyakan untuk memperebutkan sumber publik, entah kedudukan atau finansial. Perencanaan publik bukan lagi bagian dari hidup yang sekarang.

Lima tahun pesta politik membuat bangsa Indonesia seperti kehilangan orientasi. Banyak orang menunjuk keadaan ini dari ketidakjelasan perbaikan lembaga-lembaga publik. Bukan karena kurangnya perhatian para reformis dalam bidang ini. Bahkan, dari sudut tertentu, terlalu banyak sehingga menimbulkan apatisme saat banyak aspirasi tidak tercapai. Sepanjang usaha reformasi yang dilakukan, para reformis sering terperangkap pada jargon-jargon yang mengecoh.

Kesalahan fatal yang pertama adalah menganggap bahwa demokrasi akan berjalan jika partai dibiarkan tumbuh sesuai dengan "aspirasi" masyarakat yang ada. Kesalahan kedua adalah menganggap dewan perwakilan yang anggotanya dipilih secara terbuka akan menghasilkan representasi yang baik. Padahal, representasi yang baik hanya ada jika ada mekanisme akuntabilitasnya.

Banyak negara yang mengalami transisi dari pemerintahan yang otoriter mengalami booming partai politik, seperti di Indonesia. Namun, adanya kepemimpinan nasional yang dipercaya, menyelamatkan negara dari penjegalan yang ditimbulkan oleh persaingan elite politik. Jadi, jelas bahwa yang menyelamatkan transisi bukanlah semata kebebasan, namun "arah". Di bidang politik, itu artinya kepemimpinan dan konsolidasi yang cukup.

Tidak seperti yang dikatakan banyak elite politik yang ada di Indonesia, "arah" dari reformasi bukan terutama berkaitan dengan isme-isme. Isme-isme hanya berguna untuk memberi rasa solidaritas. Selebihnya, yang diperlukan adalah membangun dan menjalankan berbagai mekanisme baru untuk mengatasi persoalan-persoalan bangsa bersangkutan. Semua negara yang berhasil atau relatif berhasil menjalani proses transisi bukan dibangun atas isme-isme.

Elite politik Indonesia saat ini banyak yang melakukan perdebatan yang bersifat ideologis (tepatnya kuasi ideologis). Perdebatan itu sungguh menyedihkan, tanpa memberikan gambaran praktisnya. Jika pun ada, adalah pencomotan fakta-fakta yang akontekstual. Itulah yang menghidupi bangsa yang mempunyai lulusan sarjana yang tidak terhitung, pernah menjadi salah satu macan Asia (setidaknya menurut Bank Dunia), pernah mempunyai kedudukan terkemuka di ASEAN, yang kaum muda dan profesionalnya sudah terbiasa dengan teknologi informasi yang terbaru, yang para sarjananya jika belajar di luar negeri hidup dalam dunia di mana logika adalah undang-undang. Kita semua inilah yang harus menelan model politik di atas.

Suatu bangsa yang sedang mengalami perubahan mendalam seperti Indonesia harus dapat mengembangkan model pengelolaan pembangunannya sendiri. Sebagian pola-pola lama banyak yang tidak sesuai lagi dengan situasi baru. Situasi baru yang sering ada pada bangsa semacam ini bukan hanya menyangkut pembagian kekuasaan politik, namun juga krisis dan kesempatan ekonomi, pengelompokan berdasarkan identitas kultural, keinginan untuk menciptakan sendiri pusat kekuasaan, melemahnya peran negara sebagai pengelola, dan perubahan definisi tentang hak dan kewajiban. Karena itu, manajemen yang baru harus mencakup dimensi menjaga kepercayaan pada pemerintahan baru, pemenuhan tuntutan minimum dalam situasi krisis, dan membangun solidaritas. Jadi, suatu kombinasi antara kepiawaian politik dan pengelolaan rasional.

Sulitnya, dalam situasi yang serba "terbuka" banyak kelompok cenderung memolitisasi keadaan untuk menjatuhkan lawan politiknya atau untuk membuat kelompoknya tampak benar. Namun, itu tidak boleh menjadi alasan suatu pemerintahan yang mau bertahan. Memang tidak mustahil untuk melakukan perubahan. Caranya adalah memperbesar dukungan masyarakat sehingga elite lain tidak mendapat kepopuleran dengan mengkritik. Caranya, dengan merancang kebijakan yang realistis, strategis meskipun terbatas, dan melaksanakannya dengan terbuka. Yang terakhir ini sesungguhnya untuk menunjukkan pada umum skala persoalan yang dihadapi dan sejauh mana bisa dipecahkan. Publik menjadi merasa terlibat dalam kebijakan ini.

ADA banyak bidang yang dianggap strategis untuk diperbaiki. Tergantung sumber daya yang dimiliki dan persepsi publik tentang persoalan yang dihadapi (dan karena itu penting dipecahkan). Salah satunya adalah birokrasi, khususnya bidang pelayanan publik dan yang berkaitan dengan investasi. Birokrasi mudah mendapat perhatian publik dan karena itu pemerintahan yang mau mendapat dukungan harus mulai dari sini.

Ada satu karakter birokrasi yang relatif dimanfaatkan suatu pemerintahan baru, yaitu wewenangnya yang berjenjang. Jika ingin dilakukan perubahan, "hanya" perlu memegang pimpinan dari menteri yang bersangkutan. Memang tidak semua pemerintahan baru mempunyai kepercayaan diri "mengganggu" birokrasi. Sebab, sering kali birokrasi merupakan satu-satunya sistem yang utuh dan dapat bekerja: bidang lain jadi obyek perebutan pemain politik baru.

Semakin lama birokrasi tidak diarahkan, semakin terbuka ruang permainan politik di birokrasi. Namun, dengan menempatkan birokrasi dalam pengamatan publik, pemerintahan baru dapat dukungan.

Cara lain adalah dengan memberi wewenang dan dukungan besar pada suatu badan untuk mengkaji pola-pola baru pengelolaan pembangunan. Contoh yang sangat berhasil adalah Jepang. Setelah perang usai, berdasarkan keputusan kabinet, negara ini mendirikan satu badan yang awalnya disebut Japan Productivity Organization. Prinsip dari organisasi ini adalah perluasan kesempatan kerja, kerja sama yang baik antara buruh dan pengelola perusahaan, serta pembagian yang adil antara buruh, perusahaan, dan masyarakat konsumen. Dalam industri-yang menjadi tulang punggung program pembangunan-serikat buruh dan pemilik modal dirangkul dalam skema penyelamatan ekonomi.

Tugas dari badan tersebut adalah mencari pola pengelolaan pembangunan baru yang tidak hanya rasional secara ekonomis tetapi juga mengatasi konflik-konflik kepentingan dalam masyarakat. Dengan prinsip di atas, misalnya, persoalan keadilan selalu menyertai wacana produksi di Jepang. Menyadari kepentingan nasional yang lebih luas, masing-masing pihak bersedia mengorbankan sebagian kepentingannya. Perlu dicatat bahwa elemen kepiawaian konseptual mendapat perhatian di sini dengan memberikan peran para akademisi yang berperan mencari pola-pola baru sesuai dengan karakter persoalannya. Sekali lagi, ini adalah gabungan antara legitimasi politik dan kemampuan metodis.

Pada forum internasional yang diselenggarakan ILO tahun 2001 dihasilkan suatu kesimpulan bahwa produktivitas dapat berjalan baik jika pemerintah mampu membuat rancangan ekonomi, disertai terorganisasinya kelompok-kelompok kepentingan dan dalam kerangka yang demokratis. Keadaan ini bertolak belakang dengan situasi Indonesia saat ini di mana pemerintah tak mampu membuat rancangan ekonomi dan kelompok kepentingan membuat aturan main masing-masing atau lewat "jalan belakang". Kedua kondisi ini membuat demokrasi formal yang telah dimiliki tak banyak gunanya bagi rakyat umum.

Lebih buruk lagi, akrobat politik yang terjadi sekarang sesungguhnya sedang menggerus kekayaan intelektual bangsa ini. Jika orang berpengetahuan tidak dipilih berdasar pengetahuannya melainkan karena kontak-kontak politiknya, jika universitas tidak mempunyai peran dalam perbaikan penyelenggaran negara, dan jika para siswa lulus hanya untuk menjadi penganggur, produktivitas bangsa ini sedang menuju kehancuran.

Penulis mengusulkan bahwa para elite politik sekarang bertanding argumen tentang bagaimana meningkatkan lapangan kerja. Lupakan dulu segala tujuan dan aspirasi lain. Segala macam perdebatan tentang "aspirasi daerah", "antiasing", "neokolonialisme", dan sebagainya tidak membuat rakyat mendapat pekerjaan melainkan hanya menguntungkan segelintir elite.

Alasan dasarnya sederhana, yaitu bahwa kemiskinan menghasilkan kondisi buruk lainnya, seperti kriminalitas, kejahatan terorganisasi, dan ketidakstabilan politik. Alasan yang lebih rumit adalah bahwa skema perluasan lapangan kerja yang realistis pasti menuntut perbaikan di bidang lain, seperti perbaikan pelayanan publik, birokrasi, keseriusan kerja, sistem hukum, serta dorongan berunding dan bekerja sama.

Meuthia Ganie-Rochman Sosiolog Utama untuk Kepemerintahan Sipil di Lab Sosiologi, FISIP UI

Sukseskah desentralisasi di Indonesia?

Oleh. Erni Munarsih
Sumber : http://edisiinggrisraya.blogs.friendster.com

Banyak orang yang meragukan akan keberhasilan desentralisasi yang dicanangkan pemerintah sejak tahun 2000. Awalnya, proses menuju ke arah desentralisasi dilalui dengan sangat tergesa-gesa. Maklum, saat itu Habibie sedang dituntut performance-nya untuk menjadi calon presiden yang handal. Walaupun saat itu Habibie sudah menjadi presiden, tapi banyak rakyat menganggap itu hanyalah sebagai 'by coincidende' belaka. Maka, dengan kondisi yang menuntut adanya reformasi di segala bidang, jadilah kedua undang-undang yang menopang pelaksanaan desentralisasi ditetapkan. Kondisi itu juga diperparah dengan 'arahan' dari lembaga donor internasional yang sangat menggembar-gemborkan implementasi desentralisasi di negara berkembang -dan Indonesia menjadi salah satu sasarannya.

Saat ini sudah memasuki tahun keenam pelaksanaan desentralisasi. Dan, kedua undang-undang yang disahkan pada masa pemerintahan Habibie telah diamandemen pada tahun 2004. Banyak alasan yang mendorong kenapa pemerintah memutuskan untuk mengamandemen undang-undang tersebut. Salah satu motif utama adalah semakin timbulnya kesenjangan atau inequality yang cukup tajam antar daerah. Selain itu, anekdot yang cukup nge-trend tentang definisi desentralisasi versi Indonesia adalah transfer of corruption from central to local government, atau kalo diterjemahkan secara bebas berpindahnya korupsi yang semula berada di tingkat pusat menjadi korupsi di tingkat daerah.

Sebenarnya apa yang salah dengan desentalisasi di Indonesia? System? sudah oke karena seperti tadi yang saya sebutkan dimuka, dorongan desentralisasi di Indonesia salah satunya adalah tuntutan dari negara donor yang memang sedang menggiatkan kampanye 'desentralisasi' ini ke negara-negara berkembang. Oleh karenanya, sistem desentralisasi -baik itu dari segi penyerahan kewenangan, penyerahan keuangan, maupun perangkat yang lainnya- yang di establish di Indonesia, sudah sesuai dengan path yang ada di negara-negara berkembang.
Lalu kenapa gaung desentralisasi sepertinya kurang mendapat tempat dihati sebagian orang? Apakah itu berarti pelaksanaan desentralisasi di Indonesia sudah gagal?

Saya sebenernya cukup optimis dengan sistem yang sekarang sedang diusahakan oleh Pemerintah, walo tidak bisa dibilang sebagai sistem yang ideal. Dari beberapa segi, Pemerintah telah berhasil mentrasfer informasi kepada publik. Dan itu saya pikir merupakan sebuah terobosan yang baik dalam sebuah proses pembangunan. Proses komunikasi yang harmonis dan sinergis antara masyarakat dan pemerintah merupakan sebuah tonggak utama keberhasilan sebuah pelaksanaan demokrasi - yang dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk desentralisasi tadi.

Namun kalo boleh kita ambil salah satu contoh dari negara di Afrika, Uganda-misalnya, dorongan untuk desentralisasi bukan datang dari negara donor atau faktor eksternal, tapi dari komitmen internal -politisi, masyarakat, dan pemerintah- yang berkeinginan kuat untuk membangun sebuah rumah demokrasi yang dikokohi dengan desentralisasi. Bayangkan, negara seperti Uganda dapat hand-in-hand together dalam mengimplementasikan 'public choice theory' seperti yang diproposed oleh James Buchanan. Lantas, mengapa negara Indonesia tidak bisa seperti itu ya? Kenapa Indonesia harus dipecut dulu oleh negara donor? Sedih yach..
Mungkin itu salah satu alasan bagi yang pesimis-desentralisasi yang memandang desentralisasi di Indonesia telah gagal (walo saya masih berusaha untuk optimis nich..)

Tapi, dari sekian banyaknya hasil studi tentang desentralisasi di Indonesia dan umumnya di negara-negara berkembang menunjukkan bahwa pengaruh desentralisasi terhadap pertumbuhan ekonomi, kesenjangan maupun peningkatan partisipasi masyarakat masih belum jelas. Ngga kurang dari ekspatriat dibidang desentralisasi seperti Paul Smoke, Roy Bahl, Anwar Shah, Jorge-Martinez dan kawan-kawannya itu mengungkapkan bahwa ada korelasi positif antara desentralisasi terhadap indikator yang tadi saya sebutkan diatas. Namun ngga kalah studi yang dilakukan oleh Kwan, Ziang, dan yang lainnya (maaf lupa..) mengatakan bahwa justeru yang terjadi adalah korelasi negatif. Nah lho.. bagaimana ini? Apakah ide desentralisasi yang digembar-gemborkan oleh lembaga donor itu sebenernya hanya jargon saja? Hmm.. kalo si Mandra ditanya, mungkin jawabannya 'Au ah elap'.. hehe..

Tentunya.. ini butuh banyak studi lagi tentang itu.. terutama tentang gimana impactnya di Indonesia. Wah, untuk mendapatkan resultnya, tunggu hasil disertasi saya yach.. nanti saya posting lagi.. hehe.. sekarang ini saya hanya baru mendapatkan segitu aja, dan yach.. apa salahnya disharing (ya ngga??).

Jadi.. seberapa sukses desentralisasi di Indonesia? Mungkin jawaban yang terlintas sama saya pada saat ini adalah kita bisa mengukurnya dengan income distribution antar daerah, bagaimana tingkat pendidikan -apakah sudah menjangkau sampai ke pelosok tanah air atau tidak, apakah dareah terpencil sudah bisa merasakan nikmatnya listrik dan air bersih, atau apakah kesehatan sudah menjangkau rata ke seluruh pelosok tanah air. Karena inti dari desentralisasi adalah 'internalising cost and benefit' untuk people.. so, bagaimana mendekatkan pemerintahan kepada rakyatnya, itulah esensi yang terpenting dari sebuah jargon 'desentralisasi'.

Married to a Jihadist

By Noor Huda Ismail
For The Straits Times In Barcelona

LAST year, I was invited to a monthly discussion at the Khadijah Mosque, one of the most active mosques in Singapore. Half of the audience comprised female religious teachers who give religious counselling to, and help in the rehabilitation of, the families of Jemaah Islamiah (JI) detainees. One woman expressed concern that very little attention had been paid to understanding the role of women in the terrorist group.

She was right. Our knowledge is limited.

But these days, after the arrest - in two separate cases late last year and this February - of five women who have recently been charged with smuggling bomb detonators and explosive materials from Malaysia into Indonesia, the Indonesian police are gaining a better understanding. ""Our investigations into these two cases show that terrorist groups are likely to be using women to assist them'', National Police spokesman Brigadier-General Anton Bachrul Alam was quoted by the Jakarta Post.

One of the most common ways women have come to join the group is through marriage. Sometimes, they marry known jihadists to provide support at home. And sometimes, they marry and work alongside their husbands.

The classic example is that of the Al-Qaeda point man in South-east Asia, Hambali, now under custody. Hambali married Noralwizah Lee Abdullah, whose father is Malay and mother a Chinse who converted from Buddhism to Islam. Like her husband, Lee would eventually also be known by several aliases, such as Acang, Lee Yen Lan, and Awi. She was actively involved in the recruitment of women to the group.

The pair met in the early 1990s in one of the small women corps under the tutelage of JI founders. She was in one such group when Hambali came to a meeting. My interviews with one of the lecturers in that circle revealed that one topic of the lecture was "Women and Jihad". Lee was eventually arrested with her husband in Ayutthaya, Thailand in 2003.

Next on the list would be Omar al-Faruq, an Al-Qaeda representative in South-east Asia, who married Mira Agustina, the daughter of Haris Fadhilah. Fadhilah was a hard core Darul Islam militia leader who fought in Ambon and died there. In this case, it was an arranged marriage between a jihadist and the daughter of a jihadist.

A Spanish security analyst here in Barcelona told me that Parlindungan Siregar, an Indonesian national who studied in Universidad Complutense de Madrid in 1987, had gone to Poso to run military training classes. To give his operation a greater chance of success, Siregar married the daughter of an Indonesian who had fought in Afghanistan, Omar Bandon. Siregar is a friend of Abu Dahdah, the head of Al-Qaeda in Spain.

Ken Conboy, in his book The Second Front, meticulously cited Indonesia's intelligence body BIN's report that a Melbourne resident, Jack Terrence Thomas (alias Jihad Thomas alias Abu Khair Ismail), married the daughter of a retired Indonesian police officer in Makassar. Australian authorities believed that Thomas had ventured to Kandahar for paramilitary instruction in mid-2001. The fact that he married the daughter of a police officer was to maximise connections.

JI leader Noordin Mohd Top married a girl from Riau who is a sister of Muhammad Rais, a JI member who was arrested by Indonesian police just a couple of months before the Marriott Hotel attack in Jakarta. The stoic Rais studied at the Ngruki Islamic boarding school, once also my alma mater.

During his break from his destructive plans, Noordin laid low while casting for new targets. Surprisingly, during that time, he married his second wife, Munfiatun Al Fitri, in a secret ceremony arranged by JI members in Surabaya in 2004. Al Fitri graduated with a degree in agriculture from Brawijawa University in Malang, East Java and taught Arabic at Pondok Pesantren Miftahul Huda, Subang, West Java.

One may be curious whether there is any example of women's participation in war in classical Islamic history.

I found fascinating the story of women from the time of the Prophet Muhammad who fought in his wars, cited in a brief treatise, Manaqib al sahabiyyat (the English title of which is The Merits of the Women Companions of the Prophet Muhammad). The treatise was written by the 13th century Muslim moralist, Abd al Ghani bin Abd al Wahid al Maqdisi.

Al Ghani wrote that a woman called Nusayba was said to have gone out to help the wounded during the Battle of Uhud (626), but then took up sword and sustained 12 wounds. She was quoted as saying that there were four women with her - she took up the sword, whereas another, who was pregnant, had a knife, and they fought alongside the men.

In the same vein, modern feminist Aliyya Mustafa Mubarok, in her collection, Sahabiyat Mujahidat (whose English title is The Fighters of Women Companions of the Prophet Muhammad), has gathered a list of 67 women who according to her fought in the wars. But the women fought under legal order from authorised religious figures such as the Prophet Muhammad himself or the caliphates, against foreign occupation of their countries.

I wonder, today, what the justificat Indonesia for women to partake in violence, since it isn't under any threat or foreign occupation. For the Qur'anic injunction is ""Do not transgress: truly God does not love the transgressor'', while the Prophet says: ""None of you believe until you love for your neighbours what you love for yourself''.

It is only by distorting and abandoning Islam's true teachings can anyone kill innocent civilians. Moreover, Muslims clearly are the biggest victims of this terror. In fact, Muslims are killing Muslims.

Silhouetted against lush paddy fields in Cigarung village in West Java in mid 2005, the son of Heri Golun, the suicide bomber who bombed the Australian Embassy in Jakarta in September 2004, cuddled me. He is a sweet baby boy. I can't imagine what his mother is going to tell him in the future about his father. Now that the husband is gone, she is the one carrying the burden of shame. What a life.

Noor Huda Ismail is a postgraduate student in international security studies St. Andrews University in Scotland.