Menarik pemikiran Ignatius WW tentang belajar dari China. Ketelanjangan Indonesia, ketidakjelasan visi mau dibawa kemana negara ini di tengah-tengah tarik-menarik isu globalisasi, menyebabkan Indonesia tidak bisa menjadi tuan di tanahnya sendiri. Belajarlah dari China... sebuah pesan yang jauh-jauh hari sudah dikumandangkan oleh Ali ra. Hadi
Kompas, Sabtu, 08 April 2006
Sosok dan Pemikiran Ignatius Wibowo Wibisono, dosen Fakultas Sastra Universitas IndonesiaPosisi Indonesia yang strategis, ada di posisi silang, sejak zaman kolonial memang telah menjadi incaran kekuatan dari luar dan sasaran kekuatan global. Kekuatan itu hadir dalam segala bentuknya, seperti perdagangan dan agama. B Josie Susilo Hardianto
Dalam balutan kemeja dan celana panjang sederhana berwarna abu-abu, Ignatius Wibowo Wibisono, dosen Fakultas Sastra Universitas Indonesia, untuk beberapa mata kuliah tentang isu-isu China dan dosen pada Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara menerima dengan hangat. Berikut petikan wawancaranya.
Apa yang Anda lihat dari globalisasi di China dan negeri ini?
Pada masa Presiden Soekarno, Indonesia pernah menutup diri beberapa waktu. Soekarno menyerukan Indonesia keluar PBB. Tetapi, pada dasarnya Indonesia adalah terbuka. Semasa Soeharto berkuasa, Indonesia setengah tertutup. Investasi asing boleh masuk, tetapi tak bebas merambah. Kita baru betul-betul terbuka sejak tahun 1998 ketika IMF masuk. Kala itu Indonesia dipaksa membuka pasar sehingga kini ada investor asing di mana-mana.
China dulu juga jadi sasaran kolonialis Inggris ketika dikalahkan dalam perang candu, ada Jerman, Perancis, Amerika, Jepang, Rusia semua menjarah China. Tetapi, kemudian China menjadi negara tertutup selama pemerintahan Mao Che Thung. Yang menarik adalah mengapa Indonesia cepat terbuka dan mengapa China tidak. Kini Indonesia seperti telanjang bulat, sedangkan China tidak.
Maksudnya?
Begini, China itu masih melindungi negaranya. Investasi asing masuk, tetapi tidak gila- gilaan. Pemerintah mengontrol mereka. Investasi asing hanya bisa masuk ke wilayah tertentu yang ditunjuk negara. Di Indonesia sistem devisa kita bebas sebebas-bebasnya. Kita dapat mentransfer uang ke New York sebanyak-banyaknya. China dikenal sangat ketat mengontrol lalu lintas mata uang. Sistem keuangan dikendalikan empat bank pemerintah. Bank swasta belum masuk ke ritel. Perdagangan bebas terjadi, tetapi di bawah kontrol negara.
China kan juga masuk WTO, bagaimana itu?
Indonesia masuk WTO, China juga, tetapi China belum 100 persen menaati WTO. Mengapa mereka berani menentang? Itu karena kemauan pemimpin partai komunis yang berkuasa. Mereka punya komitmen untuk membangun China yang kuat dan perkasa. Komitmen itu ada juga pada era Mao Che Tung dengan gerakan lompatan pada 1959 berusaha mengejar Amerika dalam waktu 15 tahun dan Inggris dalam 10 tahun. Komitmen itu juga ada dalam pemerintah Deng Xio Ping. Kini mereka mati-matian mewujudkan China yang kaya dan perkasa.
Bagaimana komitmen itu dibangun?
China punya kebanggaan luar biasa terhadap bangsanya. Ini tak bisa dilepaskan dari sejarah bangsa China yang panjang sejak masa kebesaran dinasti-dinasti seperti Han, Thang, Ming, dan Ching. Pada masa itu China sangat dihormati di kawasan Asia Timur. Selain itu, pengalaman traumatik terpuruk selama 100 tahun di bawah Inggris juga memberi tambahan energi untuk mengembalikan kejayaan masa lampau. Mengembalikan kejayaan China berarti menjadi hegemon lokal, sekurangnya di Asia Timur seperti masa Dinasti Han, Thang dan Ming.
Bagaimana mewujudkannya dalam ekonomi modern?
Ketika reformasi, mereka punya komitmen menarik investor asing. Itu dilakukan sejak masa Deng Xio Ping. Namun, mereka tak mau investor asing menjadi seperti pada masa penjajahan, ketika semua wilayah China dijarah. Investor asing boleh masuk tetapi hanya di wilayah-wilayah seperti Shenzen. Ada kompromi, di satu pihak terbuka, di pihak lain tertutup. Itu dilakukan agar Pemerintah China tetap memegang kendali. Sekarang ada 100 wilayah dengan berbagai tingkatan dari sangat terbuka, cukup terbuka, dan kurang terbuka. Itu sebabnya ada development zone atau special economic zone.
China mampu mengatur pintu investasi dan memperkuat ekonomi mereka karena kekuatan mereka ada pada ekspor yang berlipat-lipat. Dari mana ekspor itu? Ya, dari investor asing yang masuk ke China serta kekuatan domestik. Caranya dengan memberikan angin kepada swasta. Namun, mereka harus bersaing dengan BUMN untuk menjadi pemain besar.
Bagi laki-laki kelahiran Ambarawa, 2 Agustus 1952, itu, langkah China dapat dilihat sebagai sebuah cara menyikapi globalisasi. Pemerintah China sadar tak mungkin mereka mengendalikan negara sebesar itu hanya dari Beijing. Maka, mereka memberikan izin kepada pemda untuk secara otonom menarik investor asing. Ada kebijakan yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk memutuskan apakah investor diizinkan masuk atau tidak. Juga soal pajak, ada negosiasi antar pemerintah pusat dengan daerah. Itu menjadi nilai tawar terhadap globalisasi. Globalisasi tak menyebabkan mereka membiarkan perusahaan asing menguasai segala-galanya. Globalisasi tak boleh merusak China.
Bagaimana dengan Indonesia?
Kita tak pernah membanggakan Majapahit, Kediri, Singosari, Mataram, dan Sriwijaya. Kita tak punya itu. Orang Sunda, misalnya, tak mau membanggakan Majapahit. Yang ada hanya kebanggaan lokal, bukan kebanggaan sebagai bangsa. Ini kekurangan besar kita. Di satu sisi, ada baiknya karena tak perlu terikat dengan masa lampau. Namun, Indonesia menjadi tidak belajar dari masa lampau. Akhirnya kita tak punya visi ke depan.
Kita pun tak punya gairah menjadi hegemon di ASEAN. Indonesia mau ke mana tidak jelas. Di Indonesia anti-Barat itu kuat sekali, anti-Amerika juga kuat walaupun ada juga kelompok pro-Barat. Di China semuanya ingin seperti Amerika, lalu ingin menyalip dan menyaingi Amerika. Kita tidak. Kita tak punya daya dorong untuk menciptakan Indonesia seperti apa, tak ada strategi yang jelas, terutama setelah reformasi.
Bukankah reformasi memberi peluang untuk maju?
Setelah reformasi, Indonesia hancur. Ibaratnya rumah, semua tembok yang dibangun dirobohkan kehadiran IMF. Ketika kita mendapat utang dari IMF, kita harus tunduk pada apa yang namanya Structural Adjustment Program. Harus ada privatisasi, harus ada deregulasi, free trade. Indonesia sudah dirobohkan.
Kebijakan investasi menjadi tidak jelas. Indonesia telah jadi sinking state. Privatisasi, misalnya, membuat kita tak lagi punya pendapatan dari BUMN. Lalu dengan bermacam kebijakan free trade, Indonesia tak bisa mengendalikan lagi pendapatan dari bea impor. Dulu kita masih punya pendapatan dari bea impor, lha sekarang bea impor harus diturunkan, kita mengalami pengurangan keuangan drastis. Semua barang boleh masuk termasuk dari China. Beras dari Vietnam yang heboh itu boleh masuk. Exxon, Freeport, Newmont, Mossanto juga masuk.
Dengan proses demokratisasi seperti sekarang, kita tidak tahu mau ke mana. Partai-partai tak lagi berpikir dalam kerangka Indonesia, tetapi kerangka partai. Pemerintah tak pernah tegas dan jarang mengambil inisiatif. Mereka selalu tawar-menawar dengan legislatif agar selamat. Sistem fraksi juga menghambat kebebasan anggota parlemen.
Demokratisasi di Indonesia dibangun saat rakyat terjerat krisis ekonomi. Padahal, demokrasi akan berkembang dalam kondisi rakyat makmur. Asumsinya, jika pendapatan per kapita 3.000 dollar AS per tahun dan tingkat pendidikan mereka tinggi, proses demokrasi dapat berjalan. Demokrasi mengandalkan apa yang dinamakan individual choice. Semua orang tahu apa yang diputuskan. Pemilih di Indonesia adalah korban agitasi, provokasi, atau money politic.
Di China tidak ada demokrasi karena pendapatan per kapita mereka masih di bawah 1.000 dollar AS per tahun. Itu menjelaskan mengapa transisi ke demokrasi tak dapat digabung dengan pembangunan ekonomi ala kapitalis. Di China pemerintah melakukan pembangunan ekonomi, sementara proses demokratisasi dijanjikan nanti. Sekurangnya mereka mengatakan itu. Di Indonesia tidak. Proses transisi demokrasi dan kapitalisme berjalan dengan seluruh keguncangannya. Dua arus kekuatan itu saling mematahkan.
Globalisasi di Indonesia lebih menghancurkan?
Ya, iya dong. Globalisasi itu ada dalam bentuk arus organisasi internasional, seperti IMF, World Bank, dan WTO. Belum lagi kekuatan multinational coorporation, seperti Exxon, Newmont, Freeport yang makin membuat Indonesia terseok-seok. Jadi seorang Susilo Bambang Yudhoyono seakan-akan dicabik kiri-kanan oleh kekuatan global kapitalis, termasuk kapitalis domestik yang meminta ini-itu.
Apakah Pemerintah Indonesia tidak sadar akan itu?
Saya kira semua pemimpin sadar. Komitmen juga beberapa orang mungkin punya. Tetapi, kekuatan eksternal dan internal itu bertabrakan, membuat pemimpin sulit berkutik. Misalnya, ada pengaruh dari hadirnya Menteri Luar Negeri AS ke Indonesia. Secara psikologis kita seperti takut dengan asing.
Kalau China?
Sayang, Indonesia tak punya figur seperti Deng Xio Ping. China oleh AS diminta merevaluasi mata uangnya agar tidak terlalu murah. Selama dua tahun AS menekan berkali-kali. Akhirnya China setuju, tetapi naiknya sedikit. AS menekan lagi, tetapi China berani menolak.
Kita? Beras Vietnam saja tak bisa kita tolak. Petani kita menjerit-jerit, tetapi tidak ada yang peduli. Kita mencabut subsidi pupuk karena dilarang IMF. Lha, bagaimana itu, subsidi pupuk dilarang, tetapi impor beras dipersilakan. Berhadapan dengan Freeport dan Exxon yang mengeruk kekayaan Indonesia, kita malah berpikir toh kita masih untung karena mendapat sesuatu. Karena itu, tuntutan warga Papua sebenarnya nyata. Freeport sudah di sana sejak 1967, tetapi Papua masih seperti itu. Tuntutan orang Papua itu sah.
Apa yang mesti dilakukan?
Presiden Yudhoyono harus benar-benar memanfaatkan mandat rakyat. Jangan terlalu peduli dengan partai atau bertindak seolah pemerintahan bersifat parlementer. Yudhoyono orang cerdas, jadi mestinya mampu menggunakan dukungan rakyat, jangan malah bermain dengan partai. Tidak akan maju. Belajarlah dari China....
